REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan, penolakan usulan Hak Angket Pajak di DPR bukan karena adanya 'deal-deal' politik antara partainya dengan Partai Demokrat. "Kita menolak hak angket lantaran sarat permainan politik. Kita tidak ingin jadi alat siapa pun. Kita ingin memberantas mafia pajak, tapi benar-benar bukan permainan politik," kata Prabowo usai menghadiri peresmian renovasi Kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Komplek Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (25/2).
Ia menduga bila hak angket pajak, maka kemungkinan ada 'deal-deal' politik, seperti yang terjadi pada kasus Hak Angket Bank Century. "Kita tidak mau seperti itu. DPR kan sudah membentuk panitia kerja, biarkan mereka bekerja. Lebih baik pengungkapan kasus pajak melalui mekanisme hukum yang ada," kata Prabowo yang juga sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Menanggapi wacana bahwa dirinya akan menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk menggantikan Suswono, menurut dia, pemberitaan soal itu sudah sering ada, tapi yang jelas belum ada. "Gerindra tidak ada 'deal' dengan Demokrat, termasuk soal 'reshuffle'. Kita mengambil keputusan ini tidak berharap satu kursi di kementerian. Tidak ada sama sekali," tegasnya.
Menurut dia, Gerindra merupakan partai ideologis, di mana yang paling utama adalah NKRI, Pancasila dan UUD 1945. "Jadi, kalau kita diajak oleh pemerintah siapapun, maka masalah itu harus diperhitungkan. Kita tidak mengejar jabatan, tapi yang kita perjuangkan ideologi Pancasila, UUD 1945. Kita inginkan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.
Ia mengatakan, bila pemerintah SBY menerima masukan-masukan Gerindra, maka untuk kepentingan rakyat pihaknya akan berpikir untuk bergabung dalam koalisi. Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, membantah adanya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tidak ada 'deal-deal' politik. Sikap Gerindra murni karena kita melihat belum perlu adanya hak angket. Ini merupakan permainan politik dari partai tertentu yang ada di dalam koalisi yang bertujuan berbeda dari tujuan dibentuknya pansus hak angket," katanya.
Ia juga membantah bila penolakan hak angket karena adanya pengurus Gerindra yang terlibat dalam kasus pajak. "Tidak ada yang terlibat dalam kasus pajak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika