REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya mengevaluasi Partai Demokrat. Lantaran, Demokrat dinilai tidak terlalu mampu mengelola koalisi.
Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq, menyatakan koalisi di parlemen semestinya bisa ditata dan diatur jangan sampai antar-anggota koalisi ribut terus. "Seharusnya Demokrat yang dievaluasi oleh SBY," tegasnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (28/2).
Mahfudz menyatakan tidak ada jaminan jika nanti PKS dan Golkar keluar dari Setgab koalisi, maka kondisi internal Setgab akan tenang dan tidak ada konflik. Selama menggodok konsep koalisi seperti ini, menurut Mahfudz, Demokrat tidak akan pernah stabil mengelola koalisi.
Mahfudz menilai Demokrat selalu memposisikan diri di atas dalam koalisi. Mereka memposisikan seperti atasan dan bawahan. "Kan sudah ditegaskan koalisi itu sejajar dan bilang akan mengevaluasi partai koalisi. Itu kan seperti supervisor. Tapi silahkan saja evaluasi, kami akan santai-santai saja," ungkapnya.
Mahfud juga menilai Demokrat tidak akan berani mendorong agar Golkar direshuffle karena menimbang kekuatan parlemen. " Bilang saja takut reshuffle Golkar. Cuma PKS yang direshuffle," tukasnya.