REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi, menyatakan kerugian politik akan dialami oleh Presiden SBY jika jadi mengeluarkan PKS dari koalisi maupun pemerintahan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, jelas dia, momentum SBY dalam mengeksekusi kebijakan politiknya erat dengan usulan hak angket yang didorong oleh PKS.

Airlangga menuturkan, pergeseran koalisi sejalan dengan momentum ditolaknya hak angket oleh DPR yang didukung  pemerintah. Hal itu, jelas dia, mendapat dilegitimasi publik lantaran bertolakbelakang untuk mendukung pemerintahan yang bersih. "Kerugian secara politik apabila pergesaran ini terkait desakan-desakan hak angket, maka sebenarnya mereka secara moril kalah," tuturnya, Kamis (3/3).

Dia menjelaskan, persoalan mendasar dari ikhtiar Demokrat untuk mengevaluasi PKS dan Golkar adalah kasus dukungan hak angket terakhir. Menurut dia, PKS dan Golkar tidak sama sekali melanggar komitmen koalisi lantaran koalisi dibangun berlandaskan platform. "Namun, nuansa politik sangat terasa sekarang, reshuffle pun dinilai bukan dari baik atau tidaknya kinerja melainkan dari tarik ulur politik," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika