REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Para Tokoh lintas Agama membantah memperkeruh suasana dan mempolitisasi isu Ahmadiyah. Hal ini diungkapkan Romo Benny beserta tokoh lintas Agama lainnya diantaranya KH Solahuddin Wahid, Pendeta Golmar Gultom, Romo Franz Magnis, Fajar Riza Ul Haq serta Ray Rangkuti.

Hal ini menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang sebelumnya menyatakan agar tokoh lintas agama tidak mempolitisasi isu Ahmadiyah. Selain itu, Dipo juga menyarankan agar Romo Benny tidak mencampuri urusan internal umat Islam.

Tokoh lintas agama menyanyangkan pernyataan Dipo yang justru bisa memicu terjadinya konflik horisontal. Karena, Dipo membenturkan agama satu dengan agama lainnya.

"Ironi ketika pejabat publik menciptakan potensi konflik dan hanya mengadu domba. Hanya menciptakan pengalihan isu,'' kata Romo Benny. ''Saya tidak pernah ikut campur urusan teologi. Tetapi, concern saya adalah negara tidak boleh membiarkan kekerasan yang terjadi terhadap minoritas."

Sementara KH Solahuddin Wahid menyebutkan negara tidak boleh absen dalam melindungi warga negaranya. Sebagai negara yang berkonstitusi dan Presiden sebagai penjaga konstitusi, maka wajib hukumnya untuk melindungi warga negara sesuai dengan konstitusi.

Ia menambahkan soal akidah Ahmadiyah itu adalah urusan internal umat Islam. Namun soal hak untuk hidup, maka negara punya kewajiban untuk melindungi warganya.

''Bila memang dinilai mengganggu ketertiban sosial dan diminta dibubarkan, maka itu harus melalui pembuktian jalur hukum sesuai dengan negara konstitusi,'' kata Solahuddin. "Tidak bisa dan tidak boleh ada pemaksaan oleh suatu kelompok kepada kelompok lain. Tetapi, hal tersebut harus dibuktikan dan diajukan melalui jalur hukum. Kita uji benar tidak. Bukan dengan kekerasan, itu bukan negara konstitusi namanya."

Ikuti Whatsapp Channel Republika