REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, M Romahurmuziy mengatakan pihaknya mendukung pemerintah Indonesia melayangkan protes resmi kepada pemerintah Amerika Serikat terkait pemberitaan The Age dan Sydney Morning Herald yang menuduh Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaan.
"PPP berharap isu tersebut salah. Karenanya PPP mendukung penuh pemerintah menyampaikan protes resmi pemerintah AS cq kedubes AS di Jakarta dan kepada media Australia terhadap isu tersebut. Karena isu ini sudah menyangkut diri pribadi kepala negara dan ibu negara dengan tuduhan yang amat serius. penyalahgunaan kekuasaan," katanya.
Menurut dua media itu, dalam kawat diplomatik AS yang dibocorkan wikileaks dikatakan, Presiden SBY telah memperkaya diri dan juga keluarganya serta serangkaian tindakan menyalahgunakan wewenang lainnya.
Untuk itu, menurut Romahurmuziy, jika tidak ada protes resmi pemerintah Indonesia terhadap AS, orang otomatis akan menganggapnya sebagai konfirmasi atas dasar ketidakberdayaan meredam isu.
Menurut dia, istana harus menegur nama-nama yang ditulis sebagai sumber nota diplomatik AS dan meminta mereka untuk mengklarifikasi kepada media nasional akan kebenaran pengutipan mereka sebagai nara sumber. Ia juga mempertanyakan kepada pemerintah AS, tentang kualitas nota diplomatik dan cara diplomat AS di Indonesia bekerja.
"Sebagai laporan kedutaan ke pemerintahan kelas satu di Washington, AS, mestinya diplomat-diplomat AS mampu memilah mana kualitas informasi yang hanya bisa berhenti di warung kopi dan sangat tidak layak dinota diplomatikkan dan mana informasi yang memiliki dasar hukum yang patut dinotadiplomatikkan," katanya.
Ia menambahkan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa harus memanggil Dubes AS dan memastikan kedubes AS di Jakarta meninggalkan cara-cara yang tidak berkualitas tersebut dalam kerja diplomatiknya.
"Jika tidak disanggupi, sebaiknya pemerintah mengeluarkan larangan berkomunikasi secara informal dengan diplomat-diplomat AS, yang berlaku untuk seluruh aparatur pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, PPP memberikan penilaian kualitas jurnalisme yang rendah dalam pemberitaan The Age tersebut.
"Kualitas jurnalisme rendah dan mengandalkan bombastisme adalah khas 'The age' yang beraliran liberal dan didorong kenyataan untuk memulihkan keterpurukan usaha penerbitannya," katanya. Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah tidak perlu bereaksi berlebihan dengan mengatakannya sebagai 'informasi sampah'.
"Karena itu menunjukkan keterbatasan instrumen argumentasi. Adalah lebih baik kalau narasumber yang disebut, berikut kedubes AS sendiri yang diminta untuk segera mengklarifikasi isu tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika