REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan, berwajah tegang saat kursinya bergoyang akibat imbas gempa yang berpusat ratusan kilometer dari Tokyo. Namun, bukan hanya gempa yang membuat wajahnya angker. Dia tengah dicecar pertanyaan terkait donasi kampanyenya.

Kan diduga menerima donasi dari seorang warga negara asing, hal yang diharamkan di Jepang.  Bila terbukti, dia harus mundur atau mengumumkan pemilu dipercepat.

Surat kabar Asahi melaporkan bahwa manajemen kampanye Kan telah menerima sumbangan dari seorang warga Korea Selatan di Jepang, hal yang melanggar aturan pendanaan politik yang melarang sumbangan dari orang  atau badan asing.

"Saya pikir dia adalah seorang nasional Jepang ia memiliki nama Jepang," kata Kan pada komite parlemen tentang sumbangan senilai  12.500 dolar AS itu. "Saya tidak tahu sama sekali bahwa ia menjadi warga negara asing sebagaimana kata laporan itu."

Perdana menteri berjanji untuk "mengembalikan semua uang jika sudah bisa dikonfirmasi bahwa ia adalah orang asing."

Menteri Keuangan Yoshihiko Noda mengatakan "seperti itu tidak disengaja, saya tidak melihat ada masalah hukum di sana," dilaporkan Dow Jones Newswires.

Donasi ini terungkap hanya beberapa hari setelah Seiji Maehara mengundurkan diri terkait skandal itu. Maehara, seorang menteri  yang banyak disebut-sebut sebagai pengganti Kan, meminta maaf untuk mengambil sumbangan dan mengumumkan pengunduran dirinyaAhad malam, mengabaikan bujukan Kan  untuk bertahan.

Maehara menerima sekitar $ 3.000 dari seorang wanita 72 tahun berlatar belakang Korea, seorang teman keluarga yang bukan warga negara Jepang.

Akankah kasusnya berlanjut atau terhanyut bersama ingar-bingar berita tsunami, hanya waktu yang akan menjawabnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika