REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya tidak masalah jika ada penggantian posisi Ketua Harian Sekretariat Gabungan. PKS juga tidak mempermasalahkan siapa saja yang mengisi posisi itu. Hal itu karena yang paling penting dibenahi di Setgab adalah komunikasi para pimpinan parpol koalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau ketuanya dianggap tidak efektif, mau diganti silakan, tidak ada masalah," kata Mahfudz di Gedung DPR, Rabu (16/3). Dia mengatakan, penggantian posisi Ketua Harian itu sesuatu yang gampang, yang paling penting adalah Setgab harus punya referensi.
"Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional. Nah, referensi ini yang harus dikonsolidasikan, yaitu pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi," ujar Ketua Komisi I DPR ini. Menurut dia, pertemuan itu belum berjalan hingga kini, padahal ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik koalisi.
"Jadi, sepanjang ini belum ada, ya maka Setgab walaupun dipimpin siapa pun juga tetap aja akan muncul silang pendapat karena memang tidak ada referensi," katanya. Setelah ada referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua umum parpol, selanjutnya adalah konsolidasi internal Setgab sendiri.
Dia mengingatkan, koalisi dibentuk bukan dalam proses pileg, koalisi ini dibentuk dalam konteks pilpres. "Dan undang-undangnya bahwa capres dan cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol," ujar Mahfudz. Jadi, kata dia, memang kontrak politiknya antara partai dengan capres dan cawapres.
"Jadi, Demokrat adalah salah satu unsur koalisi. Kita memang bukan koalisi dengan Demokrat. Posisinya sederajat. Makanya ditingkat Setgab manajemen koalisi yang diinginkan adalah bersifat egaliter, kolektif, kolegial. Bukan seperti atasan dan bawahan," kata Mahfud.
Terkait keinginan politisi Partai Demokrat yang menginginkan penggantian Ketua Harian Setgab, Mahfudz menyarankan agar mereka menyampaikan langsung ke SBY. "Saya sarankan Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan proposal itu ke Presiden, nanti kalau Presiden merespons dengan baik partai koalisi, no problem. Mau diterima atau ditolak usulan demokrat, kita ga ada masalah. Karena sumber masalahnya bukan pada siapa Ketua Harian-nya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika