REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tingkat kegawatan situasi lingkungan di Jepang makin tinggi. Empat negara, yaitu Italia, Perancis, Belgia, dan Filipina, telah mengatur penerbangan untuk mengevakuasi warganya dari Negeri Sakura itu menyusul ancaman radiasi dari ledakan dan terbakarnya kompleks Pembanglit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Dai-chi di Pulau Honsu, akibat goyangan gemba bumi 9,0 pada skala Richter (SR) dan terjangan tsunami setinggi 10 meter pada Jumat pekan lalu.
Sementara 13 negara lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS), meminta warganya meninggalkan Jepang atau setidaknya menghindari wilayah Tokyo atau wilayah Timur Laut Pulau Honsu untuk menghindari paparan radiasi nuklir. Bagaimana dengan sikap dan langkah Indonesia untuk penyelamatan warganya di Jepang?
Juru Bicara Kemenerian Luar Negeri (Kemenlu), Kusumah Habir, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang telah memerintahkan evakuasi warga Negara Indonesia (WNI) dalam radius 50 kilometer dari pusat reaktor nuklir Fukushima. Pilihan jarak jangkauan ini lebih jauh ketimbang ketentuan otoritas Jepang yang menetapkan pengosongan wilayah hanya dalam radius 30 kilometer dari PLTN.
Sementara Ketua Komisi I (Bidang Hubungan Luar Negeri) DPR, Mahfudz Siddiq (PKS), menyebutkan dua opsi langkah evakuasi WNI dari Jepang. Opsi terburuk adalah evakuasi langsung dari zona bencana atau radiaso ke Tanah Air. Namun, kapan itu dilakulan, masih menunggu perkembangan level bahaya radiasi tersebut.
Anggota DPR Mahfudz Siddiq
Apakah WNI di Jepang sudah harus dievakuasi ke Tanah Air?
Kita lihat dari kebutuhannya. Ada dua opsi yang dapat diambil. Pertama, evakuasi segera secara terbatas pada WNI yang langsung terkena bencana tsunami maupun yang tinggal di dekat pusat reaktor nuklir Fukushima. Ini sudah dilaukan KBRI. Kedua, evakuasi langsung ke Tanah Air jika keadaan sudah tidak memungkinkan untuk bertahan di Jepang, termasuk jika kadar radiasi di Jepang sudah sangat tinggi.
Bagaimana Anda melihat penanganan pemerintah terhadap para WNI yang dievakuasi dari zona bencana Jepang?
Sudah cukup baik. Kita ketahui pula jumlah WNI yang di Jepang cukup banyak, mencapai sekitar 30 ribu orang. Ini butuh penanganan yang cepat dan serius. Sejauh ini langkah yang dilakukan tepat dengan mendata dan mengevakuasi warga.
Jika dibandingkan dengan evakuasi WNI (dalam gejolak politik) di Timur Tengah, ini jauh lebih baik. Tidak perlu menunggu dibentuknya satgas tapi langsung evakuasi.
Tapi, kita tahu, pada akhirnya beban Kementerian Luar Negeri cukup besar mengingat selain Jepang, kegiatan evakuasi juga tengah berlangsung di Libya dan sejumlah negara yang bergolak.
Peran DPR dalam proses evakuasi WNI di Jepang?
Kami melakukan pengawasan. Kita terus memantau progres dari penanganan evakuasi yang kini telah dilakukan Kementerian Luar Negeri. Kami berharap proses evakuasi dapat berlangsung lancar dan seluruh WNI dapat kembali (ke Tanah Air) dengan selamat.
Mereka harus rela meninggalkan pekerjaan dan aktivitas di Jepang?
Saat ini situasinya lebih kondusif di Tanah Air, terutama bagi yang terkena langsung bencana. Di Jepang kondisinya sangat sulit. Listrik pun mati. Bagi mereka yang bertahan sekalipun, pada akhirnya akan terkena dampak.
Karena itu, opsi untuk pemulangan langsung lebih menguntungkan. Setidaknya mereka lebih mudah mendapatkan akses makanan, lingkungan, listrik, atau kesehatan jika mereka pulang. Dan, terpenting, opsi pemulangan lebih memungkinkan untuk keselamatan para WNI.
Akan ada bantuan bagi Kemenrian Luar Negeri?
Kami meminta kepada departemen lain untuk bersinergi. Perlu kerjasama lintas departemen untuk menunjang usaha evakuasi WNI. Kami juga berharap pihak Kementerian Keuangan membantu Kementerian Luar Negeri dalam hal pembiayaan. Karena kita ketahui, pembiayaan evakuasi WNI tidaklah murah, terutama jika dilakukan dalam jumlah banyak dan di beberapa tempat.
Koordinasi DPR sendiri dengan Kementrian Luar Negeri?
Kami rencananya akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk menanyakan perkembangan kegiatan evakuasi WNI. Kami juga akan meminta perkembangan dan progres kondisi Jepang, termasuk membahas potensi ancaman radiasi. Jika memang kondisinya sudah sangat berbahaya, kami meminta segera pada pemerintah untuk mengevakuasi seluruh WNI yang masih berada di Jepang. n ed: asep nur zaman
Ikuti Whatsapp Channel Republika