REPUBLIKA.CO.ID,SOLO--Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah, menegaskan bahwa partainya mengingatkan pemerintah agar memberikan jaminan kehidupan adil, lapang, dan nyaman kepada setiap warga negara, termasuk komunitas Jamaah Ahmadiyah. "Hal itu dinyatakan kembali oleh Ibu Megawati (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) dalam Pidato Politik pada pencanangan 'Cabang Pelopor' di Klaten, Kamis (17/3). Kehidupan yang adil itu diberikan kepada siapa pun mereka serta apa pun aliran agama, keyakinan, dan ideologi politiknya," ujarnya kepada ANTARA di Solo, Jumat.
Ahmad Basarah yang juga Sekjen PP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu menyatakan penegasan Ketua Umum DPP PDIP tersebut merupakan perintah konstitusi. "Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika', jadi harus konsisten menerapkan tata cara hidup gotong royong, penuh toleransi antar-sesama saudara sebangsa, kendati berbeda-beda latar belakang suku, agama dan lain sebagainya," katanya.
Hal itu juga berlaku terhadap saudara-saudara dari komunitas Jamaah Ahmadiyah yang harus menjadi bagian integral dari bangsa yang bhinneka ini. "Mari jangan terbiasa membuat kehidupan sesama saudara sebangsa itu terancam. Di tengah berbagai kesulitan sekarang, marilah kita saling menopang, berbagi kenyamanan, bukan saling ancam," tegasnya.
Ahmad Basarah yang sehari-hari bertugas sebagai Anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum dan HAM) ini kemudian mengutip empat pilar kehidupan berbangsa sebagaimana disinggung Megawati Soekarnoputri dalam 'briefing' kepada sekitar 25 ribu kader PDI-P se-Indonesia saat pencanangan 'Cabang Pelopor' di Klaten (17/3).
Empat pilar adalah konsisten mengimplementasikn ideologi Negara Pancasila (1 Juni 1945), taat menjalankan konsistusi (UUD 1945), selalu memelihara keutuhan NKRI, serta terus menjamin keharmonisan kehidupan sesama warga dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. "Jika sudah begitu, maka tak ada masalah serius bagi siapa pun, terutama pemerintah, untuk memberi kehidupan yang lapang bagi orang-orang yang terancam itu, termasuk kaum Ahmadiyah," tegasnya.
Mengutip pernyataan Megawati Soekarnoputri, dikatakannya, pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengatasi beragam masalah serta isu krusial. "Ibu kan bilang, Pemerintahku yang saya cintai, sekarang waktunya kerja keras, jangan suka ikut arus isu. Pemerintah harus fokus," tandasnya.
Masalahnya, menurutnya, banyak isu yang (penanganannya) 'stagnan' alias mandeg (berhenti), tidak selesai atau tak berujung pangkal. "Ibu menunjuk skandal Bank Century, kasus mafia pajak (Gayus) dan seterusnya yang 'stagnan'. Itu di bidang hukum, yang dalam penanganan agar implementasinya yang terpenting, bukan berhenti di rapat-rapat, wacana," ujarnya.
Selain isu hukum, yang dinilainya masih terkesan tebang pilih, Megawati Soekarnoputri juga menyoroti tiga masalah lainnya, yakni pangan, pengembangan teknologi dan penelitian, serta keamanan. "Khusus pangan, PDI-P jelas menolak segala kebijakan yang menyandarkan diri pada impor, terutama beras dan gula, yang bakal mematikan mata pencarian kaum tani Indonesia," ujarnya.
Menyinggung isu keamanan, Megawati Soekarnoputri tetap menyarankan Indonesia harus konsisten membangun kehidupan gotong royong, dan penuh toleransi antarsesama. "Organisasikan rakyatnya secara bersama dalam setiap jenjang, agar mereka saling menjaga, berbagi rasa, saling mengenal, tidak seperti sekarang saling curiga, terutama sejak fenomena 'paket bom'," ujar Ahmad Basarah mengutip Megawati Soekarnoputri.
