REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Indikasi awal referendum menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Mesir mendukung perubahan konstitusi yang akan memungkinkan militer segera melangkah ke arah pemilihan umum, kata satu sumber pengadilan, Minggu. Pemungutan suara parlemen, jika hasil referendum itu dikonfirmasi, bisa dilaksanakan paling cepat September.

"Indikasi awal hasil beberapa jam sebelum pengumuman resmi adalah pemberi suara yang muncul mendekati 60 persen, dan 70 persen memberikan suara 'ya', 4 persen suara tidak sah dan 26 persen memberikan suara 'tidak'," kata sumber pengadilan itu kepada Reuters.

Kelompok oposisi Ikhwanul Muslimin dan sisa-sisa partai berkuasa mantan Presiden Hosni Mubarak menyerukan suara 'ya' dalam referedum itu. Para analis mengatakan, mereka akan menjadi pihak-pihak yang paling diuntungkan jika pemilihan umum segera dilaksanakan.

Reformis mendesak rakyat memberikan suara 'tidak' dengan alasan mereka menginginkan konstitusi disusun ulang. Buntut dari demonstrasi mematikan selama lebih dari dua pekan di Mesir, Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri Jumat (11/2) setelah berkuasa 30 tahun dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, sebuah badan yang mencakup sekitar 20 jendral yang sebagian besar tidak dikenal umum sebelum pemberontakan yang menjatuhkan pemimpin Mesir itu.

Sampai pemilu dilaksanakan, dewan militer Mesir menjadi badan eksekutif negara, yang mengawasi pemerintah sementara yang dipimpin perdana menteri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika