REPUBLIKA.CO.ID,Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) akan bertemu Kamis, kata seorang diplomat, di tengah serangan udara di Libya untuk menerapkan zona larangan terbang yang dimandatkan oleh resolusi PBB.
Sidang yang telah direncanakan berdasarkan keputusan Dewan Keamanan itu untuk mengkaji ulang situasi tujuh hari setelah badan PBB tersebut menyetujui penggunakan pasukan di Libya.
Diplomat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan Sekjen PBB Ban Ki-moon akan berbicara pada pertemuan Kamis tersebut.
Dewan Keamanan yang bertemu Senin menolak permintaan Libya akan pertemuan khusus untuk membicarakan serangan udara Barat d negara itu menyusul pengenaan zona larangan terbang tersebut, kata beberapa diplomat.
Dewan malah memutuskan untuk mengadakan pertemuan yang telah direncanakan Kamis untuk menerima penjelasan Ban Ki-moon mengenai bagaimana resolusi yang menetapkan zona larangan terbang guna melindungi warga sipil dalam konflik internal di Libya itu dilaksanakan.
Beberapa diplomat menuturkan bahwa Menlu Libya Moussa Kussa telah menulis surat pada dewan pada akhir pekan lalu untuk meminta badan PBB beranggotakan 15 negara itu mengadakan sidang darurat guna memperdebatkan "agresi militer" terhadap Libya.
China, yang memimpin dewan bulan ini, telah meminta konsultasi dewan di balik pintu tertutup Senin guna mempertimbangkan permintaan itu. "Dewan akan bersidang Kamis untuk menerima laporan sekjen mengenai pelaksaaan resolusi 1973 dan kemudian akan membicarakan situasi di Libya," kata seorang diplomat, yang berbicara tanpa menyebut nama.
Diplomat itu mengatakan ia tidak memperkirakan dewan akan menanggapi surat Koussa tersebut, tapi ingin memusatkan pada Libya menurut ketentuan mereka sendiri. "Mengapa dewan harus bertemu sekarang? Mengapa tidak menunggu hingga mereka mendapat informasi yang lebih baik dari sekjen," diplomat itu bertanya.
Dewan itu tidak bersatu mengenai aksi di Libya, dengan 10 negara mendukung, dan lima abstain: Rusia dan China, yang memiliki hak veto tapi tidak menggunakannya, serta Jerman, Brazil dan India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika