REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Situasi pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dari adanya kemajuan dalam aspek jaminan normatif atau kebijakan negara dan pelanggaran yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi hak-hak sipil, politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. 

‘’Peran negara yang diharapkan mampu menegakkan rule of law semakim melemah ketika berhadapan dengan institusi-instutiusi subtitutif yang mengambil alih fungsi-fungsi pokok otoritas negara, intoleransi, merebaknya organisasi massa yang anarkhi dan semakin menguatnya konflik horisonal dan komunal. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang muncul hampir di semua kantor LBH didominasi oleh kasus-kasus kekerasan aparat dan ketidakadilan bagi si miskin,’’ tegas Ketua YLBHI Erna Ratnaningsih dalam perbincangan dengan /Republika di Jakarta, Ahad (2/2).

 Dikatakan Erna, sepanjang tahun 2010, penanganan Kasus YLBHI-LBH mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2004 sampai dengan 2010. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 3406 kasus dan pada tahun 2010 jumlah kasus sedikit menurun 3091 kasus.  YLBHI-LBH Jakarta merupakan LBH yang menerima pengaduan tertinggi di banding dengan 14 kantor YLBHI-LBH dengan jumlah 1.150 pengaduan dengan jumlah orang terbantu 146.478 orang.

Hal ini menunjukkan besarnya jumlah pengaduan dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum di 14 LBH kantor dan menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada YLBHI-LBH tinggi.