REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Penertiban sindikat pengemis yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Namun, penertiban sindikat pengemis harus dibedakan dengan penertiban pengemis itu sendiri.
Menurut Ketua Urban Poor Consortium (UPC), Wardah Hafidz, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI perlu menelusuri dan menangkap sindikat pengemis yang biasa memasok para pendatang dari daerah untuk mengemis di ibu kota. "Mereka yang sebenarnya penjahat," kata Wardah yang juga sosiolog dari Ball State University, Muncie, Indiana, Amerika Serikat, Senin (12/7).
Dia minta agar petugas satpol PP yang ada di lapangan bisa membedakan, mana anggota sindikat yang mengeksploitasi pengemis dan mana yang benar-benar pengemis. "Kalau sindikat memang harus ditangkap. Tapi kalau pengemis, dia menyarankan supaya dicarikan jalan keluarnya.
Ia menambahkan, tidak semua pengemis bagian dari sindikat. Banyak pengemis yang memang terpaksa menjalankan aktivitas itu karena tidak ada lapangan pekerjaan dan mereka berada di bawah garis kemiskinan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menargetkan Jakarta harus bersih dari sindikat pengemis sebelum puasa. Beberapa titik penertiban pengemis yang diprioritaskan antara lain di perempatan jalan dan tempat ibadah.
Penertiban ini dipercepat demi mempersempit sepak terjang sindikat pengemis yang kerap meresahkan masyarakat. "Tindakan tegas akan diterapkan untuk membersihkan Jakarta dari keberadaan pengemis," kata Foke, panggilan Fauzi Bowo.
Gubernur menuturkan, pembersihan pengemis dari wilayah ibu kota akan lebih fokus pada penangkapan aktor yang selama ini bertindak sebagai koordinator sindikat pengemis. Koordinator sindikat pengemis ini juga diduga kerap mengeksploitasi anak-anak di bawah umur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika