REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Target peremajaan 1.000 bajaj berbahan bakar gas (BBG) yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun ini diperkirakan bakal meleset. Pasalnya, dari jumlah yang ditargetkan, baru sebanyak 214 bajaj BBG yang beroperasi.
Melesetnya target peremajaan bajaj BBG ini, berdampak pada realisasi program langit biru. Karena, rencana peremajaan bajaj ber BBG di Jakarta merupakan salah satu program utama Pemprov DKI dalam merealisasikan program langit biru, dengan sistem konversi dari pemakaian bahan bakar minyak ke bahan bakar gas.
Ketua Umum Asosiasi Bajaj Jakarta, Taryono, mengatakan, pencapaian target 1.000 bajaj bisa meleset karena beberapa kendala. Antara lain, jumlah bajaj yang bisa diproduksi dan dioperasionalkan setiap bulannya maksimal hanya sebanyak 100 unit. Sehingga, dengan sisa waktu lima bulan, jumlah bajaj yang bisa diproduksi hingga akhir tahun ini maksimal hanya 800 bajaj saja. "Kemungkinan besar target baru akan tercapai pada 2011 awal,” ujar Taryono, Senin (19/7).
Padahal, Pemprov DKI sendiri menargetkan akan meremajakan sebanyak 2.000 unit bajaj pada 2011 mendatang. Dengan rincian, 1.000 unit terealisasi pada 2010 dan 1.000 unit sisanya pada 2011.
Kendala keterlambatan, kata Taryono, lebih disebabkan masalah teknis produksi. Sedangkan, jumlah pengusaha dan pengemudi yang berminat cukup banyak karena dinilai lebih aman dan nyaman.
Taryono menjelaskan, sejak program peremajaan bajaj di Jakarta dirintis pada 2006, hingga akhir 2009 sebanyak 750 unit sudah beroperasi di Jakarta. Sehingga total bajaj ber BBG yang sudah beroperasi saat ini sebanyak 964 unit.
Jika dibandingkan dengan jumlah bajaj di Jakarta yang mencapai sekitar 14.500 unit, maka masih tersisa 13.536 bajaj yang belum diremajakan.
Pengemudi bajaj dan bemo demo
Sementara itu, puluhan pengemudi bajaj dan bemo yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Angkutan Bermotor Seluruh Indonesia (SPABSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Senin. Mereka mendesak Pemprov DKI segera menentukan nasib mereka yang nyaris tergusur.
Para pengemudi menuntut percepatan realisasi 400 toyoko dari mesin dua tak menjadi empat tak, seperti yang dijanjikan Pemprov DKI untuk percepatan realisasi angkutan pengganti bemo (APB). Mereka juga mendesak Dinas Perhubungan DKI segera merealisasikan operasionalisasi angkutan umum trayek Pulo Gadung-Kampung Melayu.
Koordinator aksi, M Hasibuan, mengatakan, para pengemudi mendesak Pemprov DKI segera memenuhi tuntutan ini, karena hal tersebut terkait dengan kebutuhan dan nasib para pengemudi.
Menurut Hasibuan, nasib para pengemudi saat ini semakin tidak menentu. Apalagi, lanjut dia, Pemprov DKI berencana untuk menghapuskan bemo dari jalur lalu lintas di Jakarta, karena keberadaaannya yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi jalan. Kondisi bemo juga dinilai banyak yang sudah tidak jalan dan tidak memiliki izin operasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika