REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Lima badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta mengajukan penyertaan modal pemerintahan (PMP) pada tahun anggaran 2011. Kelima BUMD tersebut yakni PT Jakarta Industrial Estate Pulagadung (JIEP), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman (BP LIP) Pulogadung, PT Ratax Armada, dan PT Bank DKI.
Kepala Badan Pasar Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta, Terman Siregar mengatakan pimpinan BUMD tersebut telah mengajukan permohonan PMP kepada BPMP DKI Jakarta agar dapat segera diusulkan dalam penyusunan APBD DKI Tahun Anggaran 2011. “Besar harapannya permohonan mereka dikabulkan dan dana PMP tersebut bisa segera dicairkan,” katanya.
Ia menjelaskan, permintaan dana PMP tersebut tidak hanya diperuntukkan memperkuat struktur permodalan perusahaan, juga diharapkan dapat menambah besaran kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di lima BUMD tersebut. Direncanakan, bila dana PMP dalam APBD DKI 2011 disetujui DPRD DKI, maka akan terjadi penambahan saham bagi Pemprov DKI sebanyak 25 persen.
Dengan demikian, Pemprov DKI bisa menjadi pemilik saham mayoritas di lima BUMD tersebut. Seperti di PT JIEP yang saat ini 50 persen sahamnya dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan sisanya dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI memiliki 99,81 persen saham PT Bank DKI, saham di PT KBN sebesar 26,80 persen, BP LIP Pulogadung sebesar 100 persen, dan PT Ratax Armada sebesar 28 persen.
Tidak hanya itu, lanjutnya, dana PMP tersebut juga ditargetkan dapat meningkatkan kinerja keuangan kelima BUMD pada tahun anggaran 2011. Sehingga otomatis dapat menambah setoran deviden ke dalam APBD DKI. “Permintaan dana PMP ini sangat urgent dilakukan. Sebab ada beberapa dari kelima BUMD ini tidak dapat memenuhi target laba mereka,” ujarnya.
Beberapa BUMD yang tidak dapat memenuhi target labanya antara lain PT JIEP yang pada tahun anggaran 2009, menyetorkan deviden kepada APBD DKI Jakarta sebesar Rp1,815 miliar, PT KBN sebesar Rp1,176 miliar, dan PT Bank DKI menyetorkan deviden sebesar Rp54 miliar. Sementara PT Ratax Armada sudah sejak 2008 tidak pernah menyetorkan deviden ke APBD DKI, demikian juga dengan BP LIP Pulogadung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika