REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kantor Keimigrasian DKI Jakarta membentuk satuan tugas guna mengantisipasi praktik percaloan terhadap pelayanan publik. "Kita bentuk satgas guna mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat pada enam lokasi kantor keimigrasian," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Bambang Rantam di Jakarta, Kamis.
Keenam kantor keimigrasian itu, yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.
Bambang mengatakan pembentukan satgas sebagai upaya untuk memberlakukan program optimalisasi pelayanan bagi masyarakat mendapatkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Ia menjelaskan program optimalisasi memfokuskan pada praktik percaloan terhadap permohonan SPRI dengan pengawasan internal. "Tujuannya menertibkan calo yang melibatkan pegawai kantor keimigrasian," ujarnya.
Selain itu, satgas juga akan mengawasi oknum yang menerima biaya lebih pelayanan publik dengan mengatasnamakan pegawai keimigrasian. "Jika ditemukan ada pegawai yang terlibat praktik calo akan ditindak tegas mulai dari sanksi ringan hingga berat," tutur Bambang.
Terkait dengan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kantor imigrasi yang mendapatkan penilaian pelayanan publik terburuk, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta menuturkan hal itu menjadikan bahan masukan perbaikan. "Kita jadwalkan pertemuan dengan KPK menindaklanjuti hasil survei itu untuk perbaikan," ungkap Bambang.
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga meluncurkan delapan program optimalisasi pelayanan lainnya, yakni penataan ulang dalam memberikan pelayanan, peningkatan disiplin kerja serta kinerja pegawai, defiasi informasi tentang Sistem Operasi Prosedur SPRI, termasuk penambahan sarana dan prasarana.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Budi S Wibowo menyebutkan pihaknya mengerahkan 23 orang yang bertugas sebagai satgas untuk mengawasi sumber daya manusia. "Mereka membuat laporan untuk evaluasi setiap tiga pekan hingga satu bulan sekali," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika