REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta parlemen dan pemerintah secara serius meninjau ulang sistem pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung. Sebab, sistem tersebut dianggap menimbulkan praktik kapitalisme dan liberalisme dalam perpolitikan nasional dan daerah.

"Akibatnya, terjadi dominasi pemilik modal kuat dalam pemilu kepala daerah tanpa mempertimbangkan kapabilitas, kapasitas, dan integritas calon," ujar Ketua Bidang Dakwah MUI, Amrullah Ahmad, dalam pembacaan rekomendasi Musyawarah Nasional MUI di Hotel Twin Plaza, Kamis (28/7).

Menurut lembaga ulama itu, pemilihan langsung juga memicu konflik horisontal antar pendukung calon. Konflik itu dipengaruhi faktor kapital, serta cara yang liberal dan pragmatis dalam proses pemilihan.

Pemilihan langsung tersebut pun dipandang sebagai pemborosan keuangan negara dan masyarakat. "Yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," ucap Amrullah.

Wakil Presiden Boediono, yang menutup Munas menjanjikan rekomendasi MUI bakal dipelajari pemerintah. "Pemerintah akan mencermati dan mempelajari dengan seksama rekomendasi yang disampaikan," katanya.

Bahkan, menurut Wapres, pemerintah akan mencari apa yang bisa dimasukkan sebagai perbaikan kebijakan pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika