JAKARTA--Pemerintah daerah (pemda) diminta agar lebih cepat melihat segala perkembangan yang terjadi, menyangkut persoalan ketenagakerjaan di daerah dan untuk mencegah kerusuhan yang mungkin terjadi karena perbedaan suku dan ras antartenaga kerja. Hal ini terkait konflik antar pekerja WNI dan WNA di PT Drydocks World Graha, Batam, Kamis (22/4) lalu.

''Saya akan memberitahu kepada gubernur, bupati, dan walikota kalau urusan ini sebagian sudah menjadi urusan daerah,'' ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, dalam jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jumat (23/4).

Menurut Mendagri, jika ada hal-hal yang menyangkut masalah perbedaan kultur, perbedaan kebiasaan-kebiasaan pekerja asing dan Indonesia, maka hal itu seharusnya disosialisasikan dengan cepat oleh pemda setempat. ''Selain itu, pemda juga harus melakukan pelatiha, dan pemahaman bagi masyarakat sekitar. Apalagi wilayah Batam sangat multietnis,'' jelasnya.

Di Indonesia sendiri, menurut Mendagri, ada beberapa daerah yang seperti Batam. Untuk itulah dirinya menghimbau pemda agar mampu lebih responsif jika ada kejadian seperti itu. Rusuh Batam ini, menurutnya, merupakan pelajaran berharga bagi semua pihak ke depan.

Meski kejadian ini meliputi wilayah yang tidak besar, namun Mendagri menegaskan akan tetap menyurati para gubernur dan walikota agar kasus-kasus semacam ini tidak terjadi lagi. Terkait penyebab kejadian, dia tidak bisa memastikan bahwa insiden ini terjadi karena ada sakit hati yang sudah berlangsung lama. ''Saya tidak melihat faktor itu ya, tapi ada letupan-letupan seperti ini kemudian terpancing dengan peristiwa lain. Jadi mungkin saja ada faktor-faktor seperti itu,'' katanya.

Mendagri pun menegaskan, para pelaku kerusuhan tak perlu dikenai sanksi hukum secara keseluruhan. ''Cukup pihak-pihak yang kini sudah ditangani oleh kepolisian saja,'' tegas dia.