REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO--Dibanding dengan tiga kabupaten di wilayah eks Karesidenan Banyumas, angka kredit macet (non performing loan/NPL)) di Kabupaten Banyumas mencapai angka tertinggi. Berdasarkan data BI per Maret 2010, angka kredit macet di Kabupaten Banyumas mencapai Rp 119, 95 miliar.

Tingginya angka kredit macet ini diikuti dengan oleh Kabupaten Cilacap yang mencapai Rp 47,23 miliar, Kabupaten Banjarnegara Rp 35,18 miliar, dan Purbalingga Rp 23,04 miliar. Meski demikian Pemimpin BI Purwokerto, Dudi Herawadi, menyebutkan dibanding dengan total kredit yang disalurkan, angka kredit macet di Kabupaten Banyumas ini bukan yang tertinggi.

''Yang tertinggi justru diduduki Kabupaten Banjarnegara, yang bila dibandingkan dengan total penyaluran kredit mencapai 2,87 persen,'' katanya, Jumat (25/6).

Yang juga menarik dari fenomena kredit macet ini, presentase kredit macet yang terjadi pada BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di wilayah eks Karesidenan Banyumas, ternyata jauh lebih tinggi daripada bank umum yang umumnya di bawah 3 persen. Bila dibanding dengan total penyaluran kredit yang dilakukan bank umum, tingkat kredit macet di BPR masing-masing kabupaten di wilayah eks Karesidenan Banyumas, rata-rata mencapai angka di atas 5 persen.

Padahal sesuai ketentuan BI, maksimal kredit macet seharusnya tidak boleh dari 5 persen. Seperti kredit macet BPR di Kabupaten Banyumas, mencapai 5,21 persen dari total nilai penyaluran kredit senilai Rp 350 miliar. Sementara di Kabupaten Purbalingga mencapai 5,58 persen dari Rp 234,56 milar kredit yang disalurkan, dan di Banjarnegara 5,51 persen dari Rp 458,12 miliar total kredit yang disalurkan. Hanya di Kabupaten Cilacap, kredit macet BPR di bawah 5 persen, yakni 3,47 persen dari kredit senilai Rp 343,99 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika