REPUBLIKA.CO.ID,SIDOARJO--Sekitar 30 korban lumpur asal Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, demo di atas tanggul penampungan lumpur meminta pelunasan ganti rugi yang hingga saat ini belum terselesaikan.Kepala Desa Kedungbendo, H Hasan, Sabtu, mengatakan, warga terpaksa melakukan aksi karena selama empat bulan terakhir belum ada kejelasan pelunasan. "Kami tidak rela jika tanah yang digunakan penanggulan luapan lumpur tersebut belum ada kejelasan ganti rugi bagi korban," katanya.
Mereka menuntut supaya pengerjakan tanggul di atas lahan warga yang belum mendapatkan ganti rugi segera dihentikan jika proses pembayaran tidak segera dilakukan. "Kami minta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak melakukan aksi penangggulan sebelum tanah warga di bayar," katanya.
Dalam aksi tersebut, para operator alat berat yang berada di lokasi pengerjakan tanggul langsung juga merespon dan menutup gorong-gorong selebar kurang lebih tiga meteran itu. Warga menghentikan paksa alat berat untuk melakukan penanggulann karena hal ini merupakan akumulasi kekecewaan warga terkait belum lunasnya proses pembayaran ganti rugi.
Ia juga menuding jika BPLS telah melakukan tidakan sewenang-wenang untuk melakukan penanggulan karena sebelum ganti rugi diberikan tanah warga sudah di buat tanggul. Selain itu, dirinya juga menunding bahwa Kepala BPLS Soenarso bersama staf-stafnya sebagai telah menjadi makelar pasokan sirtu yang digunakan untuk penanggulan.
Dari puluhan warga yang mengikuti aksi demo itu telah hadir pula salah satu tokoh desa Kedungbendo H Abdul Fatah yang mengatakan masyarakat korban lumpur sudah sakit hati dengan Lapindo. "Saat ini ada orang-orang Lapindo yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Sidoarjo dan saya harap orang tersebut tidak akan lolos karena sudah menyakiti hati orang banyak," katanya.
Usai melakukan demo, warga juga menahan alat berat untuk menutup saluran pembaungan lumpur dari pon penampungan Desa Siring ke kolam penampungan Desa Kedungbendo karena mereka menilai ganti rugi belum beres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika