REPUBLIKA.CO.ID, SOLO--Sejumlah pengurus Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) di Kota Solo mengeluhkan tersendatnya penyaluran alat kontrasepsi berupa pil KB. Ketersediaan pil KB dirasakan kurang selama satu tahun terakhir.
''Sekitar satu tahun ini, pil KB selalu kurang di Posyandu. Memang masih disalurkan tetapi jumlahnya sedikit,'' ujar Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pajang Sejahtera sekaligus anggota Komisi IV DPRD, Tutik Marikariyanti, yang ditemui di Balaikotas Solo, Selasa (27/7).
Lantaran kurangnya ketersediaan pil KB, Tutik mengatakan, masyarakat harus mengupayakan tambahan dengan dana swadaya. Setiap bulan setiap Kepala Keluarga di kelurahan setempat dipungut sekitar Rp 25 ribu. ''Sebenarnya saya sudah menyampaikan ke pihak Bapermas P3AKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) untuk menambah suplai pil KB gratis, tapi belum dilaksanakan,'' keluhnya.
Kurangnya suplai pil KB tersebut, dinilai Tutik cukup memberatkan masyarakat dalam satu bulan terakhir. Hal ini lantaran dana hibah untuk posyandu dari pemerintah pusat yang seharusnya sudah cair Juni, baru didapatkan pada akhir Juli. ''Jadinya kami harus mengandalkan dana swadaya masyarakat untuk menyambung hidup Posyandu,'' ujarnya.
Ketua Posyandu Mawar 6 Pajang, Diah Ayu, menyebutkan, dana hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,8 juta per bulan untuk posyandu balita. Untuk posyandu lansia, diberikan dana Rp 1,2 juta untuk operasional. Di Solo sendiri terdapat 891 posyandu balita dan lansia. ''Dana stimulan itu sebenarnya juga tidak cukup untuk ratusan balita dan lansia. Kami masih harus mengupayakan dana swadaya,'' jelasnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Bidang KB Bapermas P3AKB Solo, Siti Anggrahini Purwanti, mengatakan, distribusi alat kontrasepsi berupa Pil KB dan Kondom ke masyarakat diberikan melalui Sub Klinis Desa (SKD) di setiap Kelurahan. Selain itu, alat kontrasepsi juga didistribusikan melalui puskesmas setempat. ''Penyebaran alat kontrasepsi dari SKD diberikan salah satunya di posyandu. Jadi dari Bapermas tidak langsung ke posyandu, tapi penyebarannya kami serahkan ke pihak SKD,'' ujarnya.
Diakui Anggrahini, sapa akrabnya, Posyandu memudahkan distribusi alat kontrasepsi. Akan tetapi, jika posyandu kekurangan, masyarakat masih bisa mendapatkannya melalui SKD dan puskesmas. ''Kalau untuk pil KB dan kondom, kami berikan gratis. Sementara alat yang lain seperti IUD dan suntik memang masih bayar untuk tenaga ahli yang memasangnya,'' terangnya.
Aggrahini menambahkan, pencapaian peserta KB baru sudah melebihi target pada semester pertama 2010. Hingga Juni, sekitar 51 persen dari 71.469 pasangan usia subur sudah melakukan KB. ''Setiap semester kami memasang target 50 persen. Saat ini, sudah lebih satu persen dari target,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika