REPUBLIKA.CO.ID,PALEMBANG --- Puluhan warga Desa Sungai Bunut, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas (Mura) Sumatera Selatan (Sumsel) sejak Senin (26/7) memblokir jalan masuk ke stasiun minyak dan gas bumi Gunung Kembang milik PT Medco E&P Indonesia.
Senior Manager of Relations PT Medco E&P Indonesia Aditya Mandala, yang dihubungi Selasa (27/7) mengatakan, pemblokiran oleh warga terhadap stasiun minyak dan gas bumi Gunung Kembang masih berlangsung.
Untuk mengatasi masalah itu, Aditya Mandala menjelaskan PT Medco E&P Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dan Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Perwakilan Sumatera Bagian Selatan.
Dalam aksi tersebut warga melakukan pemblokiran sejak Senin sampai hari Selasa, 27 Juli 2010. Warga datang ke stasiun Gunung Kembang meminta penjelasan soal kompensasi pembebasan lahan mereka di Blok South Sumatra Extension dan menuntut perusahaan segera menuntaskan masalah kompensasi ini.
Menurut koordinator aksi Rusdi, warga menuntut dana kompensasi atas lahan mereka yang digunakan PT Medco E&P Indonesia, dan dana kompensasi yang diterima warga tidak sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu sebagian warga Desa Pangkalan Tarum yang tanahnya digunakan, dana kompensasinya sudah cair. Tapi sebagain besar tanah warga Sungai Bunut belum dapat dana kompensasi, padahal status tanah sama dan lokasi berdekatan. Kami hanya menuntut keadilan dari PT Medco,” ujarnya.
Dalam aksi warga yang berlangsung damai dan dijaga puluhan aparat kepolisian dari Polsek BTS Ulu, warga mengancam tidak akan membuka pagar pintu masuk stasiun minyak dan gas bumi atau booster sebelum tuntutan dana kompensasi masyarakat dikabulkan.
Aditya mengharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan memuaskan bagi semua pihak. Untuk menyelesaikannya perusahaan migas tersebut melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang turut mengetahui masalah yang dituntut warga tersebut.
“PT Medco E&P Indonesia mengharapkan aksi unjuk rasa tidak menimbulkan anarki, karena hal tersebut akan merugikan semua pihak, apalagi sampai menduduki dan menyetop produksi minyak dan gas bumi dari stasiun tersebut,” tambah Aditya Mandala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika