REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Rencana relokasi warga lereng Gunung Merapi yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada warga yang tinggal di kawasan radius bahaya lima kilometer dari puncak Merapi diprediksi bakal menuai banyak hambatan.
Pasalnya, warga yang kini tinggal di radius bahaya lima kilometer sendiri belum sepakat jika relokasi ini dianggap sebagai solusi terbaik yang bisa dilakukan pemerintah bagi warga pascaerupsi Gunung Merapi.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Masruhan Samsuri mengatakan, hingga saat ini belum semua warga yang tinggal di kawasan paling rawan terhadap bencana erupsi ini sepakat untuk direlokasi.
Pasalnya, warga sendiri sudah sangat menyatu dengan alam dan kearifan lokal di lereng Merapi. Berdasarkan penelusurannya, tak semua warga yang tinggal di kawasan bahaya ini bersedia untuk direlokasi.
Apalagi menawarkan warga untuk mau ber-transmigrasi. “Apapun risikonya, warga dan lingkungan lereng Merapi sudah menyatu. Mereka menganggap lingkungan lereng Merapi merupakan bagian tak terpisahkan bagi kehidupan mereka,” ujarnya saat dikonfirmasi Republika, Jumat (19/11).
Oleh karena itu, lanjut Masruhan, pemerintah setidaknya juga mempersiapkan alternatif solusi yang bisa disepakati oleh warga. Khususnya jika tawaran relokasi ini tak bias diterima oleh warga.
Pemerintah tak harus memaksakan relokasi besar-besaran terhadap warga. Namun bisa menyiasati dengan membuat tempat penampungan permanen di lokasi yang relatif aman dari zona bahaya erupsi Merapi.
Untuk pendanaannya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bias melakukan sharing pendanaan dengan pemerintah pusat melalui APBN serta pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah kawasan rawan bencana ini.
Penampungan pengungsi permanen ini, lanjutnya, harus dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai seperti fasilitas MCK, air bersih, dan sarana dapur umum.
Agar bangunan ini tetap bermanfaat pada saat erupsi Merapi tak terjadi, pemerintah bisa mendesain lokasi dan infrastruktur yang ada di dalamnya untuk kegiatan lain seperti tempat pelatihan keterampilan, tempat serbaguna, dan lainnya. “Saya sepakat jika kiat ini bisa ditawarkan kepada warga yang akan direlokasi sebagai alternatif,” imbuhnya.
Masruhan juga sepakat jika pemerintah harus berhitung cermat untuk melaksanakan relokasi ini. Pasalnya, dari beberapa kabar di media massa, tak sepenuhnya rencana relokasi warga ke lokasi radius 15 kilometer tetap aman dari erupsi Merapi. Sebab, peta vulkanologis yang dikeluarkan oleh pihak yang paling berkompeten seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga belum keluar. “Artinya kesiapan pemerintah pun juga belum komperehensif,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika