REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana mengatakan DPRD DIY akan melakukan rapat paripurna terbuka mengenai sikap DPRD DIY terhadap Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi DIY. Sehubungan dengan hal itu seluruh masyarakat DIY diundang untuk menghadiri rapat paripurna terbuka tersebut pada Senin (13/12) pukul 13.00 WIB.
"DPRD DIY siap menyampaikan sumpahnya secara resmi melalui rapat paripurna terbuka. Dalam rapat paripurna terbuka ini kami akan mendukung agar draft RUUK (Rancangan Undang-Undang Keistimewaan) dan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah penetapan," tegas dia dihadapan ribuan peserta aksi sidang rakyat di tengah-tengah guyuran hujan di depan Kantor DPRD DIY, Rabu (8/12).
Peserta aksi sidang berasal dari seluruh elemen masyarakat DIY antara lain: Gerakan Rakyat Mataram, anggota DPRD DIY dari fraksi PAN, PDIP, fraksi Keadilan Sejahtera, fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Golkar, DPD PDIP DIY, Bupati Bantul Sri Suryawidati, Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, anggota DPR RI dari Yogyakarta, Paguyuban Perangkat Desa dan Lurah seluruh DIY Isma, Payuban Dukuh seluruh DIY Semar Sembogo, Kelompok Petani, Kelompok Kesenian dan budayawan.
Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu dalam orasinya mengatakan atas nama Bupati Sleman mendukung sepenuhnya Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur. "Rakyat Sleman tolak wacana pemilihan gubernur dan wakil gubernur karena rakyat DIY sudah golong-gilig manunggaling kawula gusti. Kalau dipaksakan saya yakin rakyat DIY tidak akan menggunakan hak pilihnya dan Sultan Hamengku Buwono X tidak akan mencalonkan diri,'' tutur Ketua DPRD Kabupaten Sleman menambahkan.
Sementara itu Ketua Paguyuban Perangkat Desa se-DIY Ismaya, Mulyadi menegaskan lurah seluruh DIY akan memboikot pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Selanjutnya dari Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili Arif Rahman Hakim mengajak peserta aksi untuk bersama-sama memperjuangkan keistimewaan DIY dan penetapan gubernur dan wakil gubernur dengan cara-cara yang bermartabat dan mulia. "Jangan sampai keistimewaan DIY terceceri dengan kotoran darah," harap dia.
Dalam menyampaikan orasinya, Koordinator Lapangan aksi damai DPD PDIP DIY Eko Suwarto menegaskan bahwa penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY merupakan harga mati. Dalam aksinya para pendemo membawa berbagai spanduk yang berisi antara lain: 'Sahkan Segera Keistimewaan DIY Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY', 'Penetapan Harga Mati', 'Yogya Berhati Nyaman tanpa SBY'.
Ikuti Whatsapp Channel Republika