REPUBLIKA.CO.ID, KARIMUN-Biaya pendidikan dan kesehatan warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tetap tinggi. Padahal, kucuran dana telah mencukupi untuk membuat kedua layanan tersebut murah.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin, menilai akumulasi dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan dari anggaran daerah sendiri sudah sangat mencukupi bila dibandingkan dengan total kebutuhan dana untuk memurahkan biaya pendidikan dan kesehatan yang merupakan dua urusan wajib pemerintah.

"Sebenarnya untuk memurahkan biaya pendidikan dan kesehatan bagi semua warga hanya butuh itikad baik dari Bupati," ucap Jamaluddin, Sabtu.

Ia menyatakan miris mendengar biaya tinggi harus ditanggung warga yang membutuhkan pelayanan dari kedua urusan wajib tersebut. "Padahal, dengan perolehan dana yang begitu besar, seharusnya Pemkab Karimun sudah dapat menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan. Program wajib belajar pun tidak lagi sembilan tahun, melainkan 12 tahun," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika