REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf mengatakan rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengandung dualisme. Menurut dia, di Jakarta, Kamis (17/2), dualisme yang dimaksud adalah satu sisi RUU DIY mengatur Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam tidak memikul tanggung jawab politik, tetapi di sisi lain memperbolehkan Sultan dan Paku Alam untuk menjadi gubernur.

"Meskipun RUUK menempatkan Sultan menjadi Gubernur Utama, RUU ini juga membuka peluang untuk dipilih menjadi gubernur melalui DPRD. Ini dualisme, RUU ini tidak disusun berdasarkan pemahaman perkembangan monarki," katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan pakar dari UI, yang juga dihadiri perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah.

Ia menuturkan RUU ini memiliki pola pikir yang tidak jelas, karena memberikan kesempatan terjadi politisasi. Maswadi mengatakan, RUUK ini sudah benar dengan memisahkan Sultan dan Paku Alam dari kegiatan pemerintahan dan menempatkan mereka dalam kedudukan yang istimewa.

"Sudah tepat untuk tidak menjadikan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai politisi yang memikul tanggung jawab politik dan menyerahkan kedudukan pada politisi yang menjadi gubernur," kata pakar politik ini.