REPUBLIKA.CO.ID,TANJUNG PINANG--Pembangunan kawasan pusat perkantoran ala Putra Jaya (Malaysia) senilai Rp 1,9 triliun di Pulau Dompak, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bermasalah. Tertundanya pembangunan ini, lantaran terkait dengan persoalan pembebasan lahan warga dan dua perusahaan besar.Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Dadan Sholeh Sulaeman, dikonfirmasi membenarkan megaproyek pemerintahan provinsi Kepri molor dari target. "Seharusnya tahun 2010 sudah selesai dan pusat pemerintahan baru dapat digunakan 2012," kata Dadan di Tanjungpinang, Kepri, Jumat (18/2).

Menurut dia, masalah yang terjadi masih persoalan pembebasan lahan yang belum selesai hingga 800 hektare dari 1.750 hektare. "Masih 800 hektare pembebasan lahannya belum selesai," ujarnya.Sedangkan pembangunan fisik dan infrastruktur kawasan yang digagat Gubernur Kepri Ismeth Abdullah ini, sudah selesai 95 persen.

Namun, masih ada beberapa bangunan fisik dari 12 rencana pembangunan pusat perkantoran Pemprov Kepri. "Jembatan penghubung masih ada belum selesai," kata Dadan.Kepala Dinas Kominfo Pemprov Kepri, Ridwan Anto, mengatakan permasalahan dalam setiap pembangunan suatu kawasan pasti ada masalah, terutama pada pembebasan lahan. "Ya, biasalah masalah lahan," ungkapnya tanpa merinci masalahnya.

Informasi yang diperoleh Republika, Jumat (18/2), sengketa lahan yang masih bermasalah lahan milik warga dengan PT Trirera Pratiwi Development (TPD) dan PT Kemayan Bintan Group (KBG). Dua perusahaan besar ini menguasai lahan kawasan pusat perkantoran pemprov tersebut seluas 1.300 hektare, dengan terbitnya satu sertifikat milik PT TPD dan empat setifikat sudah dimiliki PT KBG.

Padahal, keluarnya sertifikat HGB di lahan bakau tersebut tanpa ada persetujuan dan pelepasan lahan dari Dinas Kehutanan Kepri. Akan tetapi, lahan yang dikuasai dua perusahaan tersebut HGB-nya masuk kawasan hutan bakau yang harus dilindungi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika