REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini belum memiliki sistem peringatan dini tsunami. Padahal, provinsi itu termasuk kategori wilayah rawan bencana tsunami.

"Tak satu pun 'tsunami alert systems' yang terpasang di pesisir selatan Jatim," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Siswanto, di Surabaya, Senin (14/3).

Siswanto menyatakan pihak yang berwenang memasang peralatan tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun,alat tersebut sampai saat ini belum terpasang.

Pada 1994, tsunami memporak-porandakan kawasan pesisir selatan Jatim, seperti Banyuwangi, Jember, Malang, Tulungagung, dan Pacitan. Berdasarkan pengalaman tersebut, kata Siswanto, seharusnya alat peringatan dini tsunami terpasang di daerah-daerah rawan tsunami. "Untuk itu, kami berharap alat tersebut segera terpasang di daerah kami yang dianggap rawan bencana, baik gempa maupun tsunami," kata mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim itu.

Siswanto mengaku sudah berkoordinasi dengan BMKG Jatim untuk mengantisipasi tsunami dan bekerja sama dengan BPBD di kabupaten/kota. "Memang masih ada beberapa kabupaten rawan bencana yang tidak punya BPBD, seperti Jember. Padahal, daerah itu rawan bencana," katanya.

Kepala BMKG Banyuwangi, Arif Triyono, mengakui bahwa hingga kini di Jatim belum terpasang alat pendeteksi dini tsunami. Beberapa provinsi lainnya seperti Bali, Sumatera Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam sudah memiliki alat tersebut. "Bali mungkin pertimbangannya karena provinsi itu terdapat banyak objek wisata pantai sehingga perlu dipasang alat peringatan tsunami," katanya.

Selain Jatim, provinsi yang belum memiliki alat tersebut adalah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Pemasangan peralatan itu harus melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain itu, pemasangan juga dibutuhkan dana yang cukup besar," kata Arif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika