REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI - Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, menilai pemerintah lalai dalam menangani kasus Ahmadiyah. Akibatnya menimbulkan gejolak berkepanjangan di masyarakat, khususnya kaum muslim.
"Bukan pembiaran. Saya menyebutnya pemerintah alpa," kata Priyo ketika ditanya munculnya kasus Ahmadiyah yang berujung bentrok berdarah, usai rapat internal dengan pengurus DPD I Golkar Provinsi Jambi, Senin.
Menurut politisi Golkar itu, seharusnya pemerintah sejak awal sudah mengambil tindakan tegas. Apalagi sudah ada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri dan itu bisa jadi dasar hukum untuk mengambil tindakan.
Kenyataannya, beragam kejadian terus berlangsung hingga terjadi tragedi berdarah di Cikeusik, Pandeglang belum lama ini. Itu menjadi bukti kurang tanggapnya aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sipil serta lemahnya intelijen negara.
Dengan adanya SKB tersebut, ia berharap pemerintah segera mengambil sikap apakah Ahmadiyah dibubarkan atau tidak. Ia pun menyarankan agar penyelesaian permasalahan itu diserahkan kepada para ulama, karena pemuka agama Islam diyakini lebih memahami persoalan dan lebih layak memutuskan untuk itu.
"Soal pembubaran Ahmadiyah, kita serahkan kepada ahlinya yakni para ulama. Golkar akan turut serta jika ulama yang memutuskannya," tambahnya.
