Tuesday, 8 Rabiul Awwal 1444 / 04 October 2022

Tuesday, 8 Rabiul Awwal 1444 / 04 October 2022

 

8 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Wali Kota Jayapura Dukung Pemekaran Papua, Ini Alasannya 

Jumat 29 Apr 2022 13:22 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano menilai pemekaran Papua sebagai upaya pemerataan kesejahtaraan

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano menilai pemekaran Papua sebagai upaya pemerataan kesejahtaraan

Foto: Dok Istimewa
Pemekaran Papua dinilai sebagai upaya pemerataan kesejahtaraan

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA— Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. 

 

Benhur menilai, pemekaran Papua ini harus ditetapkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh, sehingga DOB harus segera diwujudkan. 

Baca Juga

“Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," ucapnya beberapa waktu lalu saat menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura. 

Di sisi lain, pembentukan DOB atau pemekaran Papua, menurut Benhur, diharapkan juga bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan dan kesehatannya serta indeks pembangunan manusia (IPM) juga semakin baik. 

"Dengan DOB, pembagian wilayah merata, sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpuk pada ibukota provinsi di Papua," ujar Benhur.  

Dia berharap, dengan berbagai tujuan tersebut, rencana DOB bisa terwujud dengan  pemekaran Papua segera menjadi tiga provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah.  

Benhur menambahkan, Jayapura sebagai daerah Ibu kota Provinsi Papua yang dipimpinnya, memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Kondisi Jayapura sangat padat dengan menumpuknya masyarakat di ibu kota provinsi. 

"Pemberian dana otonomi khusus kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam lima program besar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya, maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," ungkap Benhur. 

Sementara itu, kata dia, terkait penolakan rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia. 

Tapi Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat, melihat bagaimana Papua ini harus maju dan sejahtera. 

Dirinya mengajak masyarakat Papua mendukung DOB, karena kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang baik itu pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. 

“Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut," ujar dia. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile