REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman secara resmi membuka Orientasi II Anggota DPD RI Terpilih 2014-2019 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (23/9) malam. Orientasi ini merupakan lanjutan dari masa perkenalan pertama yang sebelumnya sudah digelar pada akhir Agustus lalu.

Dalam sambutannya Irman mengungkapkan anggota DPD 2009-2014 sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam pembenahan sistem dan fungsi DPD dalam pemerintahan melalui revisi Undang-Undang MD3.

"Dari berbagai pandangan fraksi di MPR sudah mengerucut, MPR akan menghadirkan dua panitia Ad Hoc untuk menindaklanjuti pembahasan perubahan Tata Tertib (Tatib) MPR karena ada revisi undang-undang MD3, supaya lembaga DPD lebih bertaring dan lebih berfungsi," ujar Irman.

Irman menambahkan jika nantinya gugatan UU MD3 sudah diputuskan maka tidak ada lagi lembaga yang mengalami surplus atau minus kewenangan bernegara. Yang ada empat lembaga tinggi negara, MPR, DPR, DPD dan DPRD, bisa berjalan bersamaan.

"Saling cek and balance. DPD diharapkan bisa menjadi peran sentral bersama DPR bisa terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU)," katanya.

Masa orientasi kedua anggota DPD sendiri kali ini membahas soal korupsi di Indonesia. Pembahasan ini dipimpin oleh Adnan Pandu Praja, Pimpinan KPK.