REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 diharapkan berperan lebih aktif. Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito, mengatakan DPD punya peran kunci dalam memperkuat integritas nasional.

"DPD sebagai representasi daerah harus punya plan besar dalam menentukan integrasi nasional," kata Arie sat dihubungi Republika, Selasa (30/9).

Selama ini DPD dinilai memiliki suara terbatas karena kekuasaan mereka juga cukup terbatas ketimbang suara DPR. Namun, DPR dinilai hanya memperjuangkan kepentingan kelompok.

Apalagi, tambah Arie, saat ini DPR mengalami penyusutan legitimasi yang disebabkan berbagai kasus termasuk korupsi. Hal itu menjadi peluang DPD untuk berperan lebih aktif kepada publik dan mendapat dukungan rakyat. Sebab, legitimasi DPD lebih kuat dan belum terkontaminasi.

Untuk menentukan integritas nasional, lanjutnya, DPD harus punya pilihan isu strategis yang tidak dikerjakan DPR. "Kalau DPD bisa berperan proaktif, mengangkat isu daerah ke nasional dan mengangkat isu nasional ke daerah itu akan menjadi perhatian publik cukup besar," imbuhnya.

Arie menilai kinerja DPD periode 2009-2014 cukup bagus meski masih didominasi DPR. Ke depan, DPD diharapkan tampil lebih representatif untuk memperjuangkan kemajuan daerah.