REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mendorong pemerintah mempercepatan dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Hal ini karena masih banyaknya kesenjangan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah.

"Pendidikan nasional masih menyimpan banyak masalah, baik secara infrastruktur maupun dalam mekanisme dan proses pembelajaran. Namun semua itu tidak boleh menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang merata secara kualitas di seluruh wilayah Indonesia," kata Farouk, di Jakarta, Kamis (7/5).

Di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada guru-guru yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru.

Selama ini menurutnya, besarnya alokasi anggaran pendidikan belum berkontribusi maksimal bagi dunia pendidikan Indonesia. Terlihat dari masih banyaknya fasilitas gedung sekolah yang tidak layak, tidak optimalnya kualitas layanan, hingga minimnya fasilitas guru.

Farouk mengungkapkan setiap tahun alokasi dana pendidikan mendapat porsi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2015 pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 404 triliun. Angka ini meningkat meningkat enam kali lipat dalam 10 tahun terakhir, yakni dari Rp 62,7 triliun.

Farouk meminta pemerintah melakukan kebijakan serius dan terobosan kreatif dalam pengelolaan pendidikan nasional. Karena pemerataan kualitas pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mendorong peningkatan potensi sumber daya manusia di daerah.

"Pengembangan pendidikan tidak boleh hanya terkonsentrasi di perkotaan, namun harus mampu menyentuh hingga daerah-daerah terluar Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan mendorong insentif pendidikan ke daerah dan melakukan kerja sama yang produktif dengan berbagai pihak," katanya.