REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Komite III DPD RI Fahira Idris meminta pemerintah agar memiliki terobosan untuk merevolusi mental masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Menurutnya, revolusi mental tersebut hanya bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini (revolusi mental) pekerjaan besar dan hanya presiden yang bisa merealisasikannya. Saya sarankan Pak Jokowi keluarkan Inpres yang memerintahkan semua kementerian atau lembaga punya program perlindungan anak," ujar Fahira melalui keterangan persnya, Kamis (23/7).

Fahira mencontohkan, misalnya, Kementerian Agama memiliki program penyuluhan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi pasangan yang akan menikah. Lalu, Kementerian  Kesehatan mempunyai program puskesmas ramah anak, atau Kementerian Komunikasi dan Informatikan dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menindak tegas program atau tayangan yang berpotensi merusak pikiran anak-anak.

Ia menilai saat ini pengetahuan masyarakat terkait kekerasan terhadap anak masih sangat minim. Oleh karena itu, Fahira menganjurkan, harus ada gerakan nasional perlindungan anak yang langsung dikomando oleh Presiden. Dengan dibantu kampanye, diharapkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mampu ditekan.

Walaupun wajah pemerintahan telah silih berganti, menurutnya, negara belum berperan maksimal dalam melindungi anak-anak Indonesia. Absennya negara, kata Fahira, terlihat dalam sisi penganggaran untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak.

"Saya sedih melihat anggaran KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang begitu minim bahkan lebih kecil dari anggaran direktorat jenderal salah satu kementerian. Harusnya kementerian ini bisa jadi leading perlindungan anak, tetapi saya lihat perannya masih sebatas mengkoordinasi saja. KPPPA itu kementerian masa depan tapi anggarannya masih masa lalu," ungkapnya.

Berdasarkan hal itu, ia menuntut Jokowi agar menjadikan program perlindungan anak sebagai prioritas. Karena sebuah bangsa dinilai beradab atau tidaknya, dilihat dari perlakuan masyarakat dan negara terhadap perempuan dan anak-anak.