REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Anggota DPD RI, dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Suhaimi Ismy menilai integrasi program antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lain saat ini tidak terlalu kuat. Dia mencontohkan kebijakan yang berubah saat pergantian menteri terjadi. Hal itu cenderung bertolak belakang.

"Integrasi program antar satu dengan yang lain ada tapi tidak kuat. Contoh kebijakan satu kementerian ketika menteri diganti dengan yang lain. Maka kebijakannya lain dan bertolak belakang," ujarnya usai melakukan kunjungan kerja di Mataram, Ahad (11/10).

Seperti pada awal pemerintahan Jokowi, ia menuturkan, presiden mengangkat menteri perdagangan Rahmat Gobel namun kemudian diganti oleh menteri baru, Thomas Lembong. Kebijakan yang sebelumnya sudah diambil tentang pembatasan minuman keras kini dianulir oleh menteri baru.

Sementara itu, menurutnya, saat pola GBHN masih digunakan. Integrasi program antar instansi itu cukup kuat. Dengan dukungan dari berbagai kementerian. Oleh karena itu, jika pola-pola GBHN masih dianggap bagus maka harus ada upaya merealisasikan saat ini dengan format yang berbeda.

Suhaimi mengatakan kelemahan yang tertuang dalam GBHN bisa disempurnakan kemudian. "Kalau dianggap bagus bagaimana merealisasikannya sekarang," ungkapnya.