REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengharapkan dalam tahun 2016 fungsi representasi akan lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya.

Bobot fungsi tersebut diharapkan akan menjembatani sinkronisasi antara DPD RI dengan pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat.

Di samping mengoptimalkan fungsi yang wajib dijalankan, seperti fungsi legislasi, pengawasan, dan anggran. DPD RI berkeyakinan di tahun yang baru hubungan antara pusat dan daerah akan semakin baik.

"Karena selama ini nampaknya kurang berainkronisasi antara apa yang disampaikan kami dengan pemda, dan yang menjadi keputusan pusat," kata Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (3/1).

Farouk menjelaskan, selama ini sinkronisasi antara DPD dengan pemda sering kali terkendala. Jalannya komunikasi antara kedua elemen masyarakat ini dinilai masih rendah.

"Boleh dikata ada kemjuan, tapi belum sampai pada esensi kesejahteraan rakyat," ujar anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat ini.

Untuk semakin memantapkan sinkronisasi antar pelbagai pihak penentu kebijakan, DPD RI akan menjadi jembatan. Dengan begitu dimungkinkan komunikasi yang terjalin akan semakin memperdekat jarak esensi kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai.