REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN -- Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki dan mengembangkan mangrove untuk kepentingan hasil perikanan dan pariwisata.

"Saya sudah minta dan perjuangkan agar ada pendanaan untuk perbaikan dan pengembangan mangrove di Sumut di Dinas Perikanan dan Kelautan dan dinas terkait," kata Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba di Medan, Kamis.

Mangrove dikembangkan untuk kepentingan peningkatan hasil perikanan di Sumut yang akhirnya akan menambah pendapatan nelayan.

Adapun untuk sektor pariwisata, kata anggota DPD RI utusan Sumut itu, wisata mangrove diminta dikembangkan sebagai pelengkap ekowisata.

Wisata mangrove mulai ada di Serdang Bedagai dan itu, kata dia, akan dikembangkan lebih bagus dan diperlusa ke daerah lainnya yang memiliki pantai.

Untuk kepentingan keberlanjutan pengembangan mangrove, lanjut Parlindungan, DPD juga sudah meminta Dinas Pendidikan menginstruksikan sekolah untuk mengenalkan mangrove sebagai upaya peningkatan produksi hasil laut juga sebagai objek wisata.

"Direncanakan pengenalan mangrove itu bisa dimulai segera. Dengan pengenalan mangrove, diharapkan pengembangannya baik untuk kepentingan hasil laut dan pariwisata berjalan lebih cepat," katanya.

Para guru beserta murid, kata Parlindungan, akan diajak untuk melihat mangrove, sedangkan pengusaha travel diharapkan juga berperan besar menjual ekowisata mangrove itu.

"DPD RI berharap luasan mangrove di Sumut yang terletak di sepanjang pantai timur lebih berkembang pesat dari data BP2HM yang masih seluas 199.478,32 hektare," katanya.

Dari luas itu, Kabupaten Langkat memiliki luas mangrove yang paling luas atau 50.650,93 hektare.

Kepala Seksi Bina Objek Wisata Dinas Pariwisata Sumut Yusuf Siregar memandang perlu mempromosikan objek wisata mangrove. Namun, sarana dan prasarana menuju lokasi harus ditingkatkan.

"Dewasa ini, sarananya masih belum memadai sehingga wisatawan masih enggan datang," katanya.