REPUBLIKA.CO.ID -- JAKARTA -- Ketua Majelis Percepatan Pembangunan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof Dr Mayjen Pol (purn) Farouk Muhammad mengatakan, ingin terus optimalkan kinerja dalam soal ketatanegaraan dalam membantu dan membangun pemerintahan.

"Kita betul-betul mau memberikan dimana titik-titik ICMI perlu masuk, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah," tutur Farouk yang juga Wakil Ketua DPD RI kepada Media, seusai rapat pengurus MPPD ICMI di Gedung Nusantara III, (26/2).

Bahasan dari rapat Majelis Percepatan Pembangunan Daerah (MPPD) ini adalah, bagaimana langkah dan konsep ICMI dalam melakukan percepatan pembangunan daerah. Salah satu bidang atau obyek kajian yang perlu disoroti, antara lain: pertama, peranan lembaga keuangan.

"Kita akan menyoroti peranan perbankan, lembaga keuangan dalam mendorong pembangunan daerah. Karena selama ini kita melihat perbankan itu masih sangat kontraproduktif," ujarnya.

Menyinggung mengenai kebijakan tanah desa Faruouk mengatakan terkait kebijakan ini diharapkan dapat segera efektivif. Terutama di dalam mendorong pemberdayaan dan pengelolaan desa.

Menurut Farouk, ,selain program yang telah disebutkan itu mulai saat ini  akan ada beberapa isu yang akan disoroti secara khusus. Hal ini  antara lain: isu tentang percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal, mengatasi kesenjangan ekonomi, kemudian melakukan kajian-kajian tentang ekonomi daerah dan demokratisasi di daerah.

"Itulah beberapa hal yang mau kita angkat, sambil nanti menerima masukan-masukan dari berbagai pihak," tutupnya.