REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penangkapan terhadap Bupati Ogan Ilir (OI), Provinsi Sumatra Selatan, Ahmad Wazir Noviadi, oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena diduga menggunakan narkoba jenis sabu, mendapat perhatian utama dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Anggota Komite I DPD RI Muh Asri Anas mengatakan, penangkapan itu bukti bahwa pengguna narkoba menyentuh seluruh kalangan, tidak peduli pejabat negara ataupun rakyat biasa.

"Ini benar-benar sudah darurat narkoba," kata Asri dalam keterangannya, Senin (14/3).

Untuk itu, Asri meminta Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan kepada BNN agar mengambil tes urine seluruh pejabat dari pusat sampai daerah untuk mengetahui penggunaan narkoba. Mulai dari Presiden, DPR, DPD, gubernur, bupati, wali kota, DPRD, semua kepala dinas, camat, kepala desa, dan kepala dusun, semuanya menjalani tes urine.

Termasuk, kata Asri, seluruh PNS, anggota TNI, dan Polri untuk menjalani tes urine dan hasilnya diumumkan secara terbuka melalui media massa.

"Jika terbukti positif menggunakan narkoba, harus dipecat," kata Asri.

Asri menegaskan, DPD RI menantang BNN untuk melakukan tes urine terhadap seluruh anggotanya dan juga seluruh pejabat dan staf DPD di pusat dan daerah. Jika tidak ada kendala, tes urine di DPD dilakukan sebelum 17 Maret 2016 menjelang rapat paripurna DPD RI dan masa reses.

Bahkan, senator asal Sulawesi Barat ini juga mengundang Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta seluruh pejabat tinggi negara untuk hadir pada tes urine yang akan diadakan DPD RI.

Hal Ini sebagai awal dan simbolisasi dukungan DPD RI dan pemerintah memerangi narkoba secara nasional. ''Kami juga menantang Presiden untuk mendeklarasikan perang terhadap narkoba secara terbuka," ujarnya.