REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR dari DPD, Fadel Muhammad menjadi salah satu pihak yang mengincar kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Namun, dia siap mendukung sosok calon yang dapat mengabulkan lima hal yang diminta oleh lembaganya.

Permintaan pertama, DPD meminta keterlibatannya dalam dana transfer daerah. Kedua, lembaganya juga ingin terlibat dalam mengatur dana desa. Selanjutnya, Fadel ingin DPD ikut mengatur dana insentif, yang juga pernah dibuatnya saat menjabat anggota Komisi XI DPR. Agar pemimpin daerah yang memiliki kinerja yang baik dapat mendapatkam insentif tambahan.

"Atas prestasi di pemerintahan daerah, jadi kalau you bupati bagus, gubernur bagus kita kasih duit tambahan lebih besar. Kita kasih ekstra dananya," ujar Fadel.

Keempat, DPD meminta beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan daerah diperbaiki. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. "Nah ini kita akan ubah semua itu," ujar Fadel.

Permintaan terakhir, terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Supaya lembaganya memiliki kewenangan yang kuat, agar masyarakat dapat lebih merasakan peran DPD. "Dengan adanya itu, DPD lebih punya gigi di daerah-daerah. Kalau tidak begitu DPD enggak ada apa-apanya. Karena survei cuma 30 persen orang yang tahu DPD," ujar Fadel.

Fadel menceritakan, pihaknya telah mengadakan negosiasi dengan sejumlah fraksi. Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang menyambut positif permintaan DPD.

Namun, negosiasi masih berlangsung hingga saat ini. Akan tetapi, Fadel menjelaskan bahwa dia siap mengalah jika ada sosok yang dapat mengabulkan lima permintaan DPD. "Kita lihat, kalau maju juga kalah kok. Buat apa kalah dalam hidup ini, kita follow the winner aja," ujar Fadel.