REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menjadi celebrity chef bukan jaminan jasanya selalu dimanfaatkan oleh orang-orang penting. Setidaknya itulah yang dialami Jamie Oliver. Belum lama ini ia mengungkapkan jasanya pernah ditolak oleh Kerajaan Inggris.
Dalam acara bincang-bincang Sunday Brunch yang tayang di Channel 4 pada 30 Desember silam, chef asal Essex Inggris itu buka-bukaan tentang apa yang dialaminya. Jamie mengatakan ia pernah menawarkan diri untuk mengurus menu makanan untuk resepsi pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle.
"Aku benar-benar menulis dan mengatakan apakah mereka ingin aku menyajikan menu-menu dari para chef terbaik di Inggris dan Amerika dalam pestanya," kata pria yang punya program televisi The Naked Chef ini. "Aku tidak mendapat balasan. Itu kisah nyata," imbuhnya.
Dikutip dari Independent, pembawa acara kemudian bertanya apakah Jamie mematok tarif yang tinggi dalam penawarannya. "Tidak. Aku memberikan penawaran gratis," jawab Jamie. "Aku punya geng masak Amerika dan Inggris. Itu akan menjadi pasukan terbaik yang pernah ada di dapur," ungkapnya.
Reputasi Jamie Oliver sebagai ahli kuliner tak perlu diragukan lagi. Dalam kurun waktu tahun 2010 dan 2011, saluran televisi Amerika Serikat ABC pernah menayangkan program Jamie's Food Revolution selama dua musim. Dalam acara tersebut, Jamie mempromosikan pola makan sehat di seluruh penjuru Amerika Serikat.
Namun rekam jejak Jamie rupanya belum menarik perhatian pihak Kerajaan Inggris. Resepsi pernikahan Harry dan Meghan tak menunjuknya sebagai penanggung jawab menu.
Dalam resepsi yang digelar pada 19 Mei tahun lalu itu, 600 tamu disuguhi aneka jenis canape dengan rasa manis dan pedas. Para tamu juga dimanjakan dengan langoustine Skotlandia, asparagus panggang berbalut ham Cumbrian, dan kroket domba Windsor. Ada juga makanan dalam mangkok dengan berbagai pilihan isian seperti pea dan mint risotto, chicken fricassee, serta babi panggang. Untuk kue pernikahan, Harry dan Meghan mempercayakan pada pembuat kue asal London, Claire Ptak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika