REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Ribuan warga enam desa di perbatasan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut), mengancam akan golput lagi di pemilihan presiden (pilpres), seperti yang mereka lakukan pemilu legislatif lalu.

"Pada pemilu legislatif 9 April 2014, kami memutuskan golput karena KPU tak memenuhi tuntutan kami untuk menyalurkan hak pilih di wilayah Halbar. Pada pilpres nanti, kami akan kembali melakukan aksi serupa kalau sikap KPU tetap seperti pada pemilu legislatif lalu," kata salah seorang tokoh masyarakat dari enam desa tersebut, Rafel, di Ternate, Selasa.

Sesui data dari KPU, pada pemilu legislatif 9 April 2014, dari sekitar 5.000 warga di enam desa yang selama ini menjadi sengketa Pemkab Halbar dan Pemkab Halut tersebut, sebanyak 3.000 lebih di antaranya memutuskan golput.

Rahel mengatakan sebagian besar warga di enam desa tersebut menuntut untuk menyalurkan hak pilih di wilayah Halbar. Karena, mereka merupakan bagian dari warga Halbar dan itu dibuktikan dengan KTP elektronik mereka yang dikeluarkan oleh Pemkab Halbar.