Jumat 21 Nov 2014 13:51 WIB

Takut Didemo, SPBU di Mukomuko Diamankan Polisi

  Antrean panjang kendaraan mobil dan motor yang mengantre mengisi bahan bakar menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi  di SPBU Padjajaran Kota Bogor, Senin (17/11) malam.  (foto : MgROL30 )
Antrean panjang kendaraan mobil dan motor yang mengantre mengisi bahan bakar menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi di SPBU Padjajaran Kota Bogor, Senin (17/11) malam. (foto : MgROL30 )

REPUBLIKA.CO.ID, MUKOMUKO -- Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di empat stasiun pengisian bahan bakar umum. "Kami jaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar aktivitas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berjalan lancar," kata Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko, AKBP Andhika Vishnu, di Mukomuko, Jumat.

Ia mengatakan hal itu sebagai bentuk upaya dari polisi agar tidak terjadi lagi penjualan bahan bakar minyak (BBM) dalam skala besar dari SPBU ke pengecer berjeriken. Menurutnya, saat ini situasi di empat SPBU di daerah itu masih aman dan terkendal dan stok BBM subsidi pun masih tersedia di SPBU. "Kendaraan masih mendapatkan jatah BBM di SPBU di daerah ini," ujarnya.

Ia berharap, tidak terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU di daerah itu. Terkait dengan pembatasan penjual BBM subsidi dari SPBU ke pengecer jerikan di daerah itu, katanya, tugas dari pemerintah setempat melalui instansi terkait yang mengaturnya.

Namun, ia yakin, tidak banyak pengecer jeriken yang membeli BBM subsidi ke SPBU. Pengecer jeriken yang masih membeli BBM itu untuk kebutuhan warga yang berada di pedalaman di daerah itu. "Kalau mengenai itu dinas yang mengaturnya. Tugas polisi menjaga agar tidak terjadi keributan," ujarnya lagi.

Pengurus tim pengawas dan pengendalian BBM dan elpiji Pemerintah Kabupaten Mukomuko Bhaktiar Sopian mengatakan akan membahas masalah kenaikan BBM bersubsidi. Mengenai pemenuhan kebutuhan akan BBM bersubsidi di wilayah pedalaman itu tugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, namun tim pengawas bersama dinas itu akan mencarikan solusi agar harga yang sampai ke warga tidak terlalu mahal.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement