REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center Sylviani Abdul Hamid mengatakan, perayaan hari Waisak tahun ini seharusnya menjadi momentum umat Buddha Myanmar menghentikan segala bentuk diskriminasi dan penindasan terhadap Rohingya.

Segala bentuk kejahatan terhadap Rohingya baik pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah, pembatasan gerak, pembatasan kelahiran, pembatasan pernikahan, dan pengusiran harus dihentikan.

"Tindakan yang dilakukan oleh penduduk mayoritas Buddha Myanmar terhadap warga Rohingya merupakan pelanggaran HAM berat. Tergolong kejahatan kemanusiaan dan genosida seperti yang  dinyatakan di dalam Statuta Roma 1998," kata Sylvi, Rabu, (3/6).

Beberapa fakta dan bukti yang berkaitan dengan hal itu disampaikan oleh Human Rights Watch melalui laporan investigasinya yang dipublikasi pada tahun 2013 dengan judul All You Can Do is Pray, Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslim in Burma’s Arakan State.

Menurutnya, akar masalah yang mendera Rohingya sebenarnya ada di Myanmar sehingga segala upaya penyelesaian masalah Rohingya harus dimulai dari akarnya. Solusinya, pemerintah dan penduduk mayoritas Buddha Myanmar yang memerangi Rohingya harus kembali kembali ke ajaran suci sang Buddha yang sesungguhnya yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari perkataan dusta, dan menghindari makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran.

Mereka, ujar Sylvi, harus menyayangi Rohingya sebagai manusia dan memberikan kembali Rohingya status penuh kewarganegaraannya dan juga tanah kelahirannya. Tidak ada lagi diskriminasi maupun penindasan terhadap Rohingya. Apabila terus terjadi, maka mereka bisa terkena hukum karma (kamma).

Ikuti Whatsapp Channel Republika