REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin batal menjadi salah satu Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dibentuk Presiden. Din mengaku bahwa dirinya batal masuk jajaran lembaga baru tersebut lantaran ada pekerjaan yang lebih penting untuk bangsa ini.
Mantan Ketum Muhammadiyah ini menceritakan bahwa awalnya, sekitar seminggu yang lalu, dihubungi oleh beberapa menteri Kabinet Jokowi-JK yang menyampaikan pesan Presiden untuk membentuk lembaga tersebut. Saat itu, Din pun langsung diminta menjadi salah seorang perwakilan dari sembilan orang pengarah.
Sebagai anak bangsa dan demi pancasila, kata Din, saat itu kemudian dirinya tidak bisa menolak. Namun, setelah itu ada pembicaraan lagi bahwa ada pekerjaan lain yang lebih penting untuk dikerjakan.
"Ada pembicaraan kemudian, sehari atau dua hari yang lalu, setelah makan sahur dari bapak Mensesneg, Prof Pratikno, kita diskusikan, ada kerja-kerja lain yang penting bagi bangsa ini," ujarnya di Kantor MUI, Rabu (7/6) kemarin.
Sebagai tokoh pergerakan Islam dan akademisi, kemudian saat itu Din mengatakan bahwa dirinya terbiasa loyal dan tidak menghalangi kritisisme. "Oleh karena itu, saya sudah tahu, dan atas kesepakatan saya untuk tidak dimasukkan ke jajaran sembilan walaupun sudah sempat beredar (Draf dokumen undangan pelantikannya)," ucapnya.
"Tapi jelas bukan karena saya menolak, bukan pula karena saya tidak disetujui," imbuh Din.
Seperti diketahui, sebelumnya draf dokumen undangan pelantikan per tanggal 2 Juni beredar bahwa nama Din Syamsuddin masuk ke dalam daftar Pengarah UKP-PIP, bersama delapan tokoh lainnya. Namun, belakangan nama Din dicoret dan digantikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Sa'id Aqil Siroj.
