REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pembangunan light rail transit (LRT) membutuhkan dana sebesar Rp 21,7 triliun. Angka itu mengalami penambahan sebesar lima triliun rupiah untuk sarana hingga menjadi Rp 26,7 triliun. Staf Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Septian Hario Seto memastikan dari skema tersebut, sebesar Rp 18 sampai Rp 19 triliun akan didapatkan dari perbankan.
Meski masih terbilang besar terkait dana yang dibutuhkan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan skema tersebut masih bisa lebih dihemat kembali. Hanya saja hal itu bisa dilakukan dengan beberapa syarat yang perlu dipenuhi.
Salah satunya melalui tiket LRT yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. "Pemerintah memang hanya mengsubsidi sebanyak Rp 16 triliun selama 12 tahun jadi jumlahnya memang lebih sedikit namun waktunya panjang," kata Budi usai meninjau proyek LRT di Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (4/8).
Dengan subsidi tersebut, tiket LRT yang tadinga sebesar Rp 25 ribu bisa dibeli menjadi Rp 12 ribu. Belum lagi LRT yang menggunakan persinyalan moving block mampu menapung dari 260 ribu menjadi 430 ribu perharinya dan menurut Budi, dengan begitu bisa memuat pendapatan naik.
Selanjutnya, syarat yang lainnya juga bisa dilakukan agar penghematan bisa dilakukan. "Subsidi Rp 16 triliun selama 12 tahun itu dengan asumsi dengan jumlah penumpang tertentu dengan kenaikkan tarif lima persen," jelasnya.
Untuk itu, Budi mengatkan jika jumlah penumpang dan opertumbuhan naik maka subsidinya bisa berkurang. Kalau siubsidi berkurang, kata Budi, dana tersebut bisa digunakan di Bandung, Surabaya, Yogjakarta, dan daerah lainnya utuk membangun moda tranportasi yang sama.
Diketahui, pembangunan proyek LRT Jabodebek tahap satu memiliki nilai investasi Rp 23,6 triliun. Tahap satu akan meliputi Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas. Lalu tahap dua yang diprediksi selesai pada 2020 meliputi Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
