REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menuntut pemerintah serius menyikapi tuntutan kesejahteraan yang disuarakan kaum buruh. Sebab jika pemerintah terus lalai, sama saja mengebiri hak kaum buruh.

“KAMMI mendesak supaya pemerintah memenuhi tuntutan buruh Indonesia. Jangan diabaikan, sebab pemerintah mengebiri hak buruh dalam mendapatkan kesejahteraan yang memadai,” jelas Ketua Umum PP KAMMI Muhammad Ilyas di Jakarta, Rabu (3/10).

Menurut Ilyas, hak buruh harus diberikan sebagai bagian dan kewajiban pemerintah kepada rakyat. Dirinya juga mengharapkan, pemerintah secepatnya menghapus sistem kerja kontrak yang tidak manusiawi.

“Sistem outsourching secara jelas melawan akal sehat, melanggar nilai keadilan bagi pekerja dan merugikan buruh. Sistem itu kapitalistik dan menguntungkan segelintir pemilik modal saja,” tambahnya.

Selain itu, dirinya meminta pemerintah tidak menerapkan politik upah murah karena membuat buruh Indonesia semakin menderita. Apalagi belakangan ini, harga kebutuhan pokok semakin meroket akibat pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

“KAMMI mendukung penuh perjuangan buruh menolak upah murah. Sekarang, sudah waktunya pemerintah bertindak tegas dan mengambil keputusan untuk membuat regulasi yang pro buruh Indonesia,” pungkasnya.

PP KAMMI

Ikuti Whatsapp Channel Republika