REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Kelik Nursetiyo Widiyanto*
On this day we recommit to think, decide and act together against extreme poverty—and plan for a world where no—one is left behind. Our aim must be prosperity for all, not just a few.
-- Pesan untuk Hari Pengetasan Kemiskinan internasional dari Ban Ki-Moon, Sekretaris Jenderal PBB --
17 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai hari pengentasan kemiskinan internasional. Pada peringatan tahun ini mengambil tema, membangun masa depan berkelanjutan: hadir bersama mengakhiri kemiskinan dan diskriminasi. Kebersaman menjadi kata kunci mengentaskan permasalahan yang ada sejak manusia lahir. Dari kemiskinan ini pula hadir diskriminasi. Baik diskriminasi Negara miskin maupun diskriminasi kelompok masyarakat.
Ironisnya, sepanjang September 2014-Maret 2015, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta jiwa (Republika, 18/9/2015). Jumlah ini diperkirakan naik seiring maraknya PHK di berbagai daerah, kemarau yang berkepanjangan, bencana asap yang mengurung Sumatera dan sebagian Kalimantan.
PHK marak di wilayah industri yang melahirkan orang miskin baru di perkotaan. Kemarau panjang berefek ke petani di pedesaan. Mereka tak bisa mengolah lahan yang berakibat hilangnya sumber pendapatan. Sementara bencana asap menghentikan pabrik dan institusi pemerintahan, bahkan rumah sakit dan puskesmas kewalahan menangani pasien ISPA. Dengan semua permasalahan tersebut jumlah angka penduduk miskin sudah pasti naik.
Usaha pemerintah mengurangi penduduk miskin, dengan mencairkan dana Program Keluarga Harapan ternyata tidak berdampak signifikan. Uang tunai yang beredar di masyarakat hanya sesaat membasuh dahaga kemiskinan. Percepatan penyaluran dana desa yang diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat liburnya para buruh tani, hingga saat ini masih berjalan.
Tetapi, tidak sedikit kepala desa yang masih enggan menggunakannya karena keraguan pengadministrasian. Proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan pemerintah baru mulai bergerak pada kwartal III tahun ini. Sedikit menekan angka inflasi. Penurunan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang diikuti banyak mata uang asia lainnya, sempat membuat dunia usaha was-was. Banyak pengamat memperkirakan akan ada sejumlah bank tutup bila dolar menembus Rp 15 ribu.
Usaha-usaha dengan “mengebom” masyarakat dengan bantuan langsung seperti PKH merupakan solusi jangka pendek. PKH dan program sejenis memang diciptakan untuk pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek. Sementara program jangka menengah dan jangka panjang dari pemerintahan Jokowi untuk pengentasan kemiskinan belum terdengar gaungnya. Paket kebijakan jilid IV berupaya untuk meningkat perekonomian tetapi tidak mengentaskan kemiskinan.
Berbeda dengan pendahulunya, BJ Habibie menginisiasi program pengentasan kemiskinan dengan membagi cluster serta penanganan reaktif dan terstruktur. Program pengentasan kemiskinan yang saat itu dikomandani oleh Budiono, yang menjabat sebagai kepala Bappenas, melahirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Sebab, terbukti KUKM-lah yang mampu bertahan pada krisis moneter 1998. Dengan pemberdayaan masyarakat, akan lahir masyarakat yang mampu bertahan dan melahirkan banyak usaha, minimal untuk dirinya sendiri dan diharapkan untuk masyarakat sekitar.
Memang berbeda kondisi saat ini dengan 1998. Terlebih saat ini, kita dihadapkan pada era pasar bebas di wilayah regional, yang mau tidak mau akan dihadapi. Di sinilah, ujian sesungguhnya tim pengetasan kemiskinan pemerintahan Jokowi. Sebab, yang terjadi saat ini ialah, bukannya kemiskinan yang semakin luas tetapi proses pemiskinan yang terstruktur dan massif. Sejatinya, program pengentasan kemiskinan, juga diperlukan program “tameng” proses pemiskinan. Proses pemiskinan yang lebih banyak berasal dari kebijakan, sudah seharusnya dihentikan.
Penghentian kebijakan yang tidak pro-poor ini bukan saja di tingkat pusat, tetapi tidak sedikit seiring otonomi daerah, banyak kabupaten dan kota yang melahirkan kebijakan yang justru melahirkan kemiskinan baru. Kasus terakhir, tewasnya Salim Kancil, aktivis anti-penambangan di Jawa Timur menunjukan, proses-proses pemiskinan ini juga lahir dari “raja-raja” kecil di daerah. Indikasi bagi-bagi uang ke seluruh muspida dan oknum LSM memastikan lahirnya kaum miskin baru di daerah tersebut.
Bersekutunya para pemilik modal serakah dengan penguasa lapar melahirkan kaum miskin baru. Musuh bersama pengentasan kemiskinan saat ini adalah perselingkuhan tersebut yang menguntungkan kapitalis keji dan penguasa lapar. Masyarakat kecil yang tidak berdaya, menjadi budak dan sapi perahan guna menimbun kekayaan. Diskriminasi pun terjadi. Akses terhadap modal yang sulit didapat, begitu didapat ternyata mencekik rakyat kecil. Bank tiada bedanya dengan lintah darat. KUR kurang tersosialisasi dengan baik, yang terjadi rakyat miskin kreditur bank tidak lebih seperti alat pengeruk uang bagi keuntungan bank.
Tema hari pengentasan kemiskinan internasional tahun ini yang mengharapkan seluruh komponen untuk saling bergandengan tangan mengentaskan kemiskinan dan diskrimasi terhadap orang miskin membangunkan bangsa ini. Penduduk miskin di Negara ini bukannya berkurang malah bertambah. Dibutuhkan sentuhan suci dari berbagai komponen yang memang memiliki tujuan utama mengentaskan kemiskinan. Kebersamaan ini menjadi syarat mutlak untuk membangun masa depan yang cerah bagi semua. Termasuk orang yang termiskinkan dan terdiskriminasikan.
Dalam agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, dalam pengentasan kemiskinan Negara-negara di dunia berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi, ekonomi, social dan lingkungan. Selain itu, komitmen melawan ketimpangan antar Negara, membangun perdamaian, hukum dan masyarakat inklusif, melindungi hak asasi manusia, mengedepankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan melindungi planet dan sumber alamnya. Semuanya itu merupakan agenda 2030 yang salah satu programnya adalah mengentaskan kemiskinan.
*Penulis: mantan fasilitator pemberdayaan masyarakat
Ikuti Whatsapp Channel Republika