REPUBLIKA.CO.ID, Rusia pada Rabu lalu kembali menggunakan hak vetonya untuk membela rezim Presiden Bashar Assad. Veto tersebut merupakan yang  kedelapan kalinya dalam enam tahun sejak muncul krisis di Suriah. Kali ini veto Rusia itu untuk mementahkan rancangan resolusi guna mengecam serangan senjata kimia yang dilancarkan rezim Assad di Khan Syaykun, Idlib, Suriah, beberapa hari lalu. Senjata gas beracun itu telah menewaskan  87 warga, sebagian besar anak-anak dan perempuan.

Veto Rusia itu hanya mendapat dukungan dari satu negara anggota DK PBB lainnya, yaitu Bolivia. Sementara itu, Cina Etiopia, dan Kazakhstan memilih abstain. Sedangkan sepuluh anggota yang lain, termasuk Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Inggris mendukung resolusi.

Dengan veto ini, maka status serangan gas beracun yang diduga dilancarkan rezim Suriah itu menjadi status quo. Dalam arti, Lembaga Pemeriksa Senjata Kimia PBB tidak bisa menginspeksi keterlibatan rezim Assad dalam serangan dengan gas beracun itu. Sementara itu, balasan AS yang meluncurkan 59 rudal Tomahawk ke Pangkalan Udara Shayrat di Provinsi Homs, Suriah, juga dinilai ilegal. Pangkalan ini diduga merupakan tempat serangan senjata kimia berasal.

Bagi Gedung Putih, ‘kegilaan’ rezim Assad harus dihentikan. Presiden Assad harus dilengserkan. Menurut Presiden Donald Trump, keberadaan rezim Assad telah menyebabkan konflik berkepanjangan. Hingga kini konflik Suriah telah menewaskan lebih dari 400 ribu warga dan menyebabkan separuh penduduk Suriah mengungsi.