JAKARTA -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai potensi intervensi kepala daerah dalam proses rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2014. Terutama kepala daerah yang terlibat sebagai tim pemenangan pasangan capres dan cawapres.
"Yang paling diwaspadai adalah keberpihakan kekuasaan lokal, seperti gubernur, bupati, wali kota. Kami melihat (potensi kecurangan) itu," kata Ketua Bawaslu Muhammad, Jumat (117).
Banyaknya kepala daerah yang menjadi tim sukses pasangan calon, menurut Muhammad, membuat Bawaslu mewaspadai potensi intervensi dari penguasa lokal. Alasannya, sebagian besar rekapitulasi berjenjang berlangsung di daerah. Mulai dari ting kat desa, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi.
Bawaslu meminta proses rekapitulasi berjenjang diawasi dan diamati.
Kedua pasangan diminta menempatkan saksi yang kredibel di setiap tingkatan. Sebelum berita acara hasil rekapitulasi diteken, hasilnya sudah menjadi kesepakatan semua pihak.Bawaslu Waspadai Intervensi Kepala Daerah
Pengawasan diperlukan, kata Muhammad, karena potensi kecurangan rekapitulasi yang paling besar berada di tingkat bawah, yakni penyelenggara Panita Pemungutan Suara (PPS) di desa-kelurah an dan Panitia Pemilihan Ke camatan (PPK). "Di sana penyelenggaranya adalah tenaga ad hoc, sehingga potensi intervensi cukup besar dilakukan oleh oknum," kata Muhammad.
Berdasarkan data Kemente rian Dalam Negeri, ada 16 gubernur dan 11 wakil gubernur yang meminta izin cuti mengikuti kampanye pemenangan capres. Perinciannya, 11 gubernur, tujuh wakil gubernur menjadi juru kampanye pasangan Prabowo Su biantoHatta Rajasa; dan lima gubernur, empat wakil gubernur men jadi juru kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah agar menjaga suasana pascapilpres tetap kondusif. Selama masa rekapitulasi, ia meminta pemda menjaga netralitasnya.
Ia juga meminta bupati wali kota dan gubernur yang pernah masuk sebagai tim pemenangan ketika masa kampanye, sekarang jangan lagi terlibat. "Saya sudah terbitkan surat edaran kepada kepala daerah," kata Gamawan, kepada Republika, Jumat (117).
Hasil pemindaian formulir C1 yang menunjukkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2014 pun sudah bisa diakses di situs KPU.
Pasangan calon, tim pemenangan, dan masyarakat bisa mengakses hasil pemindaian yang diunggah di laman pilpres2014.kpu.go.igc1.php.
Hingga Jumat (117) pagi, persentase unggah hasil pindai C1 nasional baru mencapai 26,35 persen. Angka itu di peroleh dari 126.150 TPS dari total 478.828 TPS di seluruh Indonesia. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah me ngatakan, formulir yang berisi hasil penghitungan suara di TPS itu akan dipindai hing ga tuntas selama tujuh hari.
"Hasil scan ini akan menjadi arsip digital dan dimasukkan dalam data centre di KPU pusat. Semua pihak bisa melakukan pemantauan perolehan suara di setiap TPS di seluruh Indonesia," ujar Ferry. rep:Ira Sasmita/Andi Mohammad Ikhbal ed:andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika